Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

BERITA

11 Juni 2021|08:00 WIB

Kebijakan Proteksi Pasar Minim Keberpihakan Pada Produsen Pangan

Kebijakan memproteksi pasar seringkali justru mempunyai dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk petani.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImagePetani bersama Duta Hijau Bali memanen padi merah di persawahan Jatiluwih, Tabanan, Bali, Kamis (3/6). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.

JAKARTA – Alih-alih melindungi, penerapan kebijakan proteksi pasar menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah kepada produsen pangan. Padahal, pangan merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif selama pandemi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani mengungkapkan, kebijakan memproteksi pasar seringkali justru mempunyai dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk petani. Karena itu, pemerintah harus memperluas keberpihakannya kepada produsen lokal dengan tidak hanya berkutat pada isu proteksi.

"Namun, juga hadir dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas. Salah satu bentuk kebijakan proteksi pasar adalah melalui kebijakan non-tarif," katanya dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (10/6).

Menurut Pasal 14 UU 18/2012 tentang Pangan, pemerintah menggunakan perdagangan sebagai alat untuk menjaga kepentingan produsen dalam negeri melalui instrumen seperti kebijakan tarif dan non-tarif.

Walau sama-sama digunakan untuk mengatur perdagangan, kebijakan non-tarif memiliki dampak ekonomi yang lebih besar terhadap harga pangan domestik.

Contohnya adalah kuota impor dan kebijakan sanitari dan fitosanitari atau SPS yang diterapkan pada produk yang dikonsumsi manusia. Sementara itu, kebijakan non-tarif juga bisa berbahaya bagi perlindungan konsumen ketika digunakan untuk mengontrol kuantitas dan harga di dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren produksi pangan Indonesia cenderung stagnan atau bahkan menurun. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, produksi pangan belum mampu untuk memenuhi permintaan domestik.

Akhirnya, kesenjangan antara jumlah produksi dan kebutuhan masyarakat membuat harga pangan tinggi, impor kemudian menjadi solusi cepat untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Karena efek impor untuk menurunkan harga pangan dianggap akan merugikan petani, pemerintah kemudian membatasi impor pangan. Namun, dampaknya terhadap masyarakat berlawanan dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut," tegasnya.

Dirinya juga tidak heran, proses perizinan impor yang berbelit-belit dan pembatasan kuota impor malah ikut berpengaruh dalam mendorong kenaikan harga.

Kenaikan harga gula yang cukup drastis pada awal 2020 merupakan salah satu contoh nyata dari proses ini. Keterlambatan penerbitan izin impor untuk gula di awal tahun menyebabkan kelangkaan gula yang mendorong kenaikan harga.

Izin impor juga diterbitkan ketika kebijakan lockdown meluas di negara-negara pengekspor karena pandemi. Kelangkaan pasokan mendorong harga gula Maret-Juni 2020 mencapai Rp15.000-18.000/kg, jauh di atas harga eceran tertinggi untuk gula yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebesar Rp12.500/kg.

Fokus Akses Pangan 
Walau demikian, Arum mengakui penggunaan kebijakan non-tarif pada impor pangan tidak serta-merta buruk. Yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah pemenuhan hak penduduk untuk mengakses pangan yang aman dan terjangkau.

"Tidak stabilnya harga pangan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah," katanya.

Menurut Bank Dunia, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 55,3% dari pengeluarannya untuk pangan Bahkan, keluarga berpenghasilan rendah menghabiskan lebih banyak menggunakan sumber dayanya hanya untuk makan.

Karena itu, lanjutnya, kenaikan harga pangan akan sangat mempengaruhi akses mereka kepada pangan berkualitas. Akses yang rendah terhadap pangan sehat berkualitas juga berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat.

Stunting atau kurang gizi kronis masih menghantui 27,7% balita Indonesia pada 2019. Selain itu, data BPS juga menunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamil pada 2018 mencapai 48,9%. Ibu hamil dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan anemia dan defisiensi zat besi yang akan mempengaruhi pertumbuhannya.

“Masalah-masalah kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah, ini sangat erat kaitannya dengan asupan pangan dan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan berkualitas,” tegasnya.

Ke depan, dirinya menyarankan, pemerintah perlu melihat pangan sebagai sebuah sistem agar kebijakan pangannya lebih efektif. Sistem pangan terdiri dari jaringan aktivitas produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi yang saling berkaitan.

"Kebijakan proteksi pada impor tidak efektif untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, karena hanya bergerak di tingkat konsumen tanpa memberdayakan produsen dan membuat sistem distribusi pangan lebih efisien," ujarnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA