Keamanan Siber Jadi Tantangan Transformasi Digital

JAKARTA - Salah satu tujuan dari transformasi digital yang sedang berlangsung saat ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyelesaian tantangan dalam transformasi ini, seperti keamanan siber dan perlindungan data pribadi, dianggap penting serta perlu menjadi prioritas pemerintah.

“Pengembangan ekosistem ekonomi digital membutuhkan konsistensi penyelesaian atas sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menjamin keamanan dan privasi data, termasuk memastikan keamanan penggunaan teknologi digital bagi masyarakat,” jelas Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian M. Rudy Salahuddin dalam Keynote Session Digiweek 2023 yang diadakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada Senin (10/7).

Rudy menerangkan, percepatan adopsi teknologi digital ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Saat ini, ekonomi digital Indonesia tumbuh signifikan tercermin dari studi Google, Temasek, Bain & Company (2022) yang menyatakan sebesar 40% dari nilai transaksi ekonomi digital ASEAN disumbangkan oleh Indonesia.

Baca Juga: Akselerasi Ekonomi Digital, Pemerintah Prioritaskan Keamanan Siber

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto memastikan keamanan lalu lintas data dalam ekosistem digital sangat penting untuk mendorong perekonomian. Misalnya saja untuk UMKM, yang memang didorong untuk bisa memanfaatkan akselerasi dalam transformasi digital.

Dia menambahkan, potensi pemanfaatan data memang banyak. Misalnya untuk UMKM, data bisa memberikan akses pada pasar, mengetahui minat dan preferensi konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang dapat disesuaikan, pemetaan konsumen dan pasokan barang juga untuk membantu memahami perilaku konsumen.

“Penggunaan data yang bertanggung jawab mendorong kepercayaan dan keamanan. Untuk itu keamanannya perlu dipastikan,” tegasnya.

Pengambilan keputusan berbasis data menurutnya akan memberikan pemerintah gambaran dan basis yang lebih baik dalam pengambilan sebuah kebijakan. Selain itu, berbagai aktivitas usaha juga perlu didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Iklim investasi usaha yang kondusif dan regulasi yang mendukung transformasi ekonomi juga perlu dilakukan beriringan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tandasnya.

Keamanan Siber
Namun, Rudy mengatakan, keamanan ekosistem digital merupakan modal penting dalam mendorong transformasi ekonomi digital.

Dia menjelaskan, seiring adopsi teknologi, pergerakan data juga meningkat. Tingginya aktivitas pergerakan data tercermin dari laporan Global Cybersecurity Outlook, World Economic Forum (2022) yang menyebutkan, secara global, dalam 1 menit terdapat 197 juta email yang terkirim, 69 juta pesan WhatsApp, 500 jam konten YouTube yang diunggah dan US$1,6 juta dipakai untuk berbelanja secara online.

Dengan masifnya pergerakan data yang beredar, ancaman siber juga terasa semakin nyata. Berdasarkan Survei Future Enterprise Resiliency and Spending Survey IDC 2022, sebanyak 65% perusahaan di kawasan Asia/Pasifik mengalami serangan atau insiden ransomware yang memblokir sistem dan akses data. 

Sebanyak 83% bisnis yang disusupi tersebut mengalami waktu henti dan gangguan bisnis selama beberapa hari hingga beberapa minggu.

Baca Juga: UMKM Masih Jadi Sasaran Penjahat Siber Pada 2023

Kerugian finansial dari serangan siber yang ditargetkan tersebut menelan biaya hingga US$109.000 untuk segmen enterprise pada 2022. Angka ini sudah mencakup kerusakan reputasi karena data konfidensial yang bocor atau dijual ke pelaku ancaman siber lainnya.

Kaspersky bahkan telah mendeteksi lebih dari 1 miliar ancaman dunia maya dan 400.000 sampel malware baru terdeteksi setiap hari. Dalam menghadapi ancaman yang kian menyebar tiada henti, tujuan utama dari operasi keamanan siber selain mendeteksi dan menghentikan ancaman adalah ketahanan siber.

Dengan hal tersebut, rupanya ancaman dari siber ini tidak main-main seiring dengan laporan terkait kasus kebocoran data juga semakin marak. Menurut data dari perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke- 3, negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Laporan Lanskap Keamanan Siber Indonesia (2022) yang diterbitkan oleh BSSN, secara umum terdapat lima ancaman siber yang dihadapi Indonesia, yaitu kebocoran data, ransomware, phising, advanced persistent threat dan web defacement.

“Kehadiran UU PDP diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan ini dan mendukung keamanan lalu lintas data dalam ekosistem digital,” tambahnya.