Kadin Indonesia Siap Bantu Pemerintah Dalam Pembangunan IKN

JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendorong pembangunan IKN sebagai salah satu program prioritas organisasi. Guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan.

“IKN memiliki aspirasi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam Roadshow ‘Konsultasi Publik mengenai Peluang Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, dan Kemudahan Berusaha di IKN’, Jakarta, Jumat (1/12).

Menurutnya, pelaksanaan roadshow tersebut penting untuk mendorong dunia usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN. “Sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha, guna mengoptimalisasi regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN,” tambahnya.

Salah satu kegiatan utama pada roadshow ini adalah sesi konsultasi publik. Sesi tersebut mempertemukan para pelaku usaha dengan pemangku kepentingan antara lain Otorita IKN dan Kemenkeu selaku regulator untuk mendorong terciptanya ekosistem investasi yang sehat di IKN.

Selain itu, terdapat sejumlah sesi yang membahas topik-topik penting bagi sektor swasta. Antara lain, peluang dan skema investasi di Ibu Kota Nusantara, fasilitas kepabeanan impor barang di IKN dan daerah mitra, kemudahan insentif perpajakan mengenai cluster PPN dan PPnBM di daerah pengembangan IKN, hingga fasilitas tax holiday dalam berinvestasi di IKN.

Baca Juga: Beromzet Hingga Rp50 Miliar, UMKM Di IKN Bebas Pajak

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN Agung Wicaksono menyampaikan, keberlangsungan pembangunan IKN telah dijamin oleh pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa insentif di IKN merupakan yang paling menarik di Indonesia, dengan kepastian hukum. 

"Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini, sudah ada Rp35 triliun komitmen investasi swasta yang diwujudkan dalam pembangunan di IKN, setara dengan besarnya APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN,” jelas Agung. 

Sementara itu, OIKN menjalankan Undang-Undang IKN dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dan swasta yang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Jadi, IKN ini sudah dibangun bukan hanya dengan uang negara, namun juga uang masyarakat melalui investasi swasta yang nilainya setara," tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah Tanggung PPh Pegawai yang Bekerja di IKN Sampai 2035

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan, pemerintah selalu membuka pintu kolaborasi sebesar-besarnya dengan sektor swasta dalam keberhasilan pembangunan IKN. Kemenkeu berkomitmen mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN yang luasnya mencapai 6.600 Ha melalui APBN. 

“Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance,” ujar Yon Arsal.

Senada, Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengungkapkan, pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya dalam rangka pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN. 

“Dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kadin Indonesia sangat dibutuhkan bagi IKN untuk tetap berjalan dan mencapai visi kota berkelanjutan yang dicita-citakan,” sebut Dendy.

Dendy berharap, IKN mampu menjadi suar Indonesia bagi dunia internasional, “Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi dalam setiap pembangunannya,” tuturnya.

Mengacu data Sekretariat Presiden, sudah ada investor swasta yang hadir dalam pembangunan IKN. Investasi tersebut merupakan gabungan investasi dari konsorsium yang terdiri atas sepuluh perusahaan besar, antara lain Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap I telah mencapai 38,1% per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 

Beberapa infrastruktur dasar tersebut antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap I, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi. 

Selain itu, untuk tahap II, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai pada April-Mei 2023, seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rumah Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) IKN juga telah mulai dikerjakan.