Jokowi: Sudah Ada 300 LoI Dari Investor Asing Untuk Masuk Ke IKN

JAKARTA- Presiden Joko Widodo memastikan, minat investor asing untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus bertumbuh. Sejauh ini saja, ia mengklaim, sudah ada 300 Investor Asing yang telah menandatangani Letter of Interest (LOI) atau surat berminat untuk melakukan investasi do ibu kota baru tersebut.

Minat investor asing sendiri menuritnya tak terlepas dari kegetolan pemerintah dalam mengajak investor asing saat kunjungan ke luar negeri. Jokowi mengatakan, ia sendiri selalu menyampaikan perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur saat melakukan kunjungan ke luar negeri atau event-event internasional.

"Ya, di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat, tetapi kan sampai sekrang sudah lebih dari 300 LOI yang sudah ditandatangani," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11).

Meski baru sebatas minat, tapi Presiden Jokowi memperkirakan minat investasi asing di IKN setiap hari masih akan terus bertambah. "Saya kira sampai saat ini yang riil untuk memulai memang belum, tapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu saja, ndak," katanya.

Hanya saja, saat ini, kata Jokowi, pemerintah masih mempriorotaskan investor dalam negeri yang ingin berinvestasi di IKN.

"Saya kira itu sudah segera akan tambah terus tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tapi dengan tumpukan LOI sebesar itu bisa masih ada potensi, saya kira akan (pasti), hanya kita gabungkan dulu investor di dalam negeri terlebih dulu," tuturnya.

Sebelumnya, saat menghadiri APEC CEO Summit di San Fransisco, Amerika Serikat, Jokowi mengatakan bahwa fokus utama yang diberikan kepada investor asing yang masuk ke IKN terkait persoalan pendidikan, kesehatan, dan teknologi. "(Prioritas) Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi," serunya.

Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Selasa (14/11), melaporkan, dari 300 LoI yang diterima oleh pihaknya, sebanyak 103 di antaranya merupakan LoI untuk pembangunan di sektor perumahan. Kemudian 71 LoI lainnya merupakan sektor komersial.
 
Infrastruktur pendidikan menjadi sektor ketiga yang juga diminati dalam pembangunan IKN dengan 63 LoI. Sedangkan sisanya merupakan sektor transportasi dan fasilitas kesehatan. 

Keseriusan Jepang
Terkait dengan keseriusan sejumlah investor asing untuk berinveatsi di IKN, belum lama ini, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tengah mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
 
"Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini.

Basuki mengatakan pembicaraan itu terjadi saat Presiden JICA menemui dirinya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam jamuan makan siang di Jakarta dua pekan lalu. “Presiden JICA datang ke Jakarta, saya dan Menteri Perhubungan makan siang bersama untuk membicarakan itu,” kata Basuki.

Namun, belum ada kepastian Jepang akan menggarap studi kelaikan proyek tersebut, sambung dia. Kepala Otorita IKN juga sudah menandatangani nota kesepahaman pengembangan tiga daerah potensial di Balikpapan, Samarinda dan IKN Nusantara.

“Kemarin Menteri Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Jepang juga mengatakan akan menyelesaikan pengkajian pengembangan daerah ini,” cetusnya.

Selain proyek transportasi, Basuki juga menyebut, satu perusahaan Jepang tengah mempelajari proyek lumbung pangan atau food estate di IKN yang membutuhkan investasi dari pihak swasta. “Kami ajak perusahaan Jepang. Ada dua yang sedang mempelajari, satu Group Salim dan yang dari Jepang Grup Sumitomo,” kata Basuki saat ditemui di Tokyo, Jumat.

Lumbung pangan tersebut berlokasi di Kalimantan Tengah dengan lahan yang sudah dibuka seluas 43.000 hektare. “Itu enggak kecil, butuh investasi dan teknologi. Nantinya itu bisa suplai makanan ke IKN, ‘kan lebih dekat daripada dari Jawa,” tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah Basuki bertemu dengan sejumlah pebisnis yang difasilitasi oleh Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) untuk menawarkan berbagai investasi di IKN. “Tinggal bawa uang dan teknologi Anda, kami sudah siapkan lahannya,” ujarnya di hadapan para pebisnis Jepang.

Dia menuturkan investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30%. Sisanya diharap datang dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).

Proyek IKN yang dibiayai pemerintah sendiri dibagi menjadi Batch 1 dan 2 dengan total investasi Rp60,9 triliun. Terdapat 43 proyek untuk Batch 1 yang proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total investasi Rp24,5 triliun. Proyek-proyek yang masuk dalam Batch 1, di antaranya jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden dan Kantor Kementerian Koordinator.

Sementara itu, dalam Batch 2 terdapat 45 proyek dengan besaran investasi Rp36,4 triliun, termasuk untuk proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan pipa. “Untuk Batch 1, progress-nya 53%. Batch 2, karena baru dimulai baru 1,2%,” ujar Basuki.