Jokowi: HPP Gabah Tuntas Pekan Ini

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah masih menghitung Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah. Dia pun menargetkan penghitungan akan selesai pada pekan ini. 

"Baru dalam penghitungan. Saya kira mungkin besok atau Jumat selesai," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4). 

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah bersama Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, dan melibatkan asosiasi petani. 

Hal itu disampaikan Arief dalam acara "Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idulfitri 2024" di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4) kemarin. 

Arief lalu menargetkan pembahasan HPP ini bisa diselesaikan dalam satu pekan ini. Diketahui, para petani sebelumnya juga meminta agar HPP gabah dinaikan dengan harga ideal bagi petani yakni Rp7.000/ kilogram.

Tidak Tambah Impor
Arief menambahkan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Menurutnya, harga di petani harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. 

Meski begitu, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga. "Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," tutupnya.

Terkait beras, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada kesempatan berbeda mengatakan, tidak ada rencana untuk mengajukan penambahan kuota impor beras dari rencana 3,6 juta ton pada 2024. Bayu mengakui produksi beras pada tahun ini menghadapi berbagai tantangan dan berpotensi tidak sesuai harapan. Namun, untuk impor kembali, dia yakini tidak perlu.

“Insyaallah cukup, semoga tidak (tambahan impor),” kata Bayu.

Bayu mengatakan, hingga awal April 2024, dari kuota impor 3,6 juta ton, sebanyak 1 juta ton sudah masuk proses pengadaan yakni 650 ribu ton berada di pelabuhan dan 350 ribu ton sudah kontrak. “Semua untuk yang 2024 sudah satu juta (ton), bukan dari yang 2023,” ujarnya.

Bayu menjelaskan upaya untuk memperkuat stok beras tahun ini dari domestik, agar mengurangi ketergantungan impor, yang salah satunya adalah program Mitra Tani. 

Skema ini adalah mendampingi kelompok petani untuk memproduksi beras dengan menjamin pembiayaan pupuk, pengendalian hama hingga pemberian kredit ke petani. Kemudian nantinya hasil produksi beras tersebut akan diserap Bulog.

Powered by Froala Editor