Jelang Pemilu, BPH Migas Minta Badan Usaha Penyalur BBM Antisipatif

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat. Apalagi saat tahun-tahun menjelang pemilihan umum (pemilu).

Guna memastikan kualitas pasokan BBM, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dalam kunjungannya ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatra Selatan menyebut harus ada koordinasi secara intensif dari pihak badan usaha penyalur BBM.

"Badan usaha perlu berkomunikasi dengan intensif dengan BPH Migas untuk menjaga pasokan. Kawal juga kuota yang ada, seperti JBT (jenis BBM Tertentu)," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (28/5).

Menurut dia, koordinasi antara badan usaha dan BPH Migas sangat penting, apalagi terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi BBM menjelang Pemilu 2024.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat," tambah Eman.

Ungkapan senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas lainnya Abdul Halim. Menurutnya hubungan baik perlu terus dibangun dan dijaga antara BPH Migas dan badan usaha yang ditunjuk sebagai pelaksana penyalur BBM. 

Halim pun meminta badan usaha agar melapor kepada BPH Migas andaikata terdapat penyalahgunaan BBM. Kemudian, badan usaha juga seyogianya berkoordinasi apabila terdapat sinyal penambahan kuota di kabupaten/kota tertentu.

"Jika ada sinyal penambahan kuota, lapor ke kami, supaya dicari jalan keluarnya bersama-sama," kata Halim.

Terakhir, Halim meminta agar produksi maupun penyaluran BBM, khususnya Biosolar yang diproduksi di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagan Selatan (Sumbagsel) M Zibali menyambut baik kehadiran BPH Migas dan berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi yang terjalin antarkedua pihak.

"Misalnya soal program Subsidi Tepat, sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan selanjutnya kami harapkan dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM Satu Harga di wilayah Sumbagsel," tandas Zibali.