Jawa Tengah Jadi Wilayah Penyalur KUR Terbesar, Capai Rp30,48 Triliun

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan melaporkan, Jawa Tengah menjadi wilayah yang memiliki realisasi penyaluran KUR terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp30,48 triliun, dengan tersalurkan kepada lebih dari 590 ribu debitur sepanjang Januari-Agustus 2025.

Penyaluran sebesar Rp30,48 triliun ini mencapai 16,93% dari total penyaluran KUR sepanjang Januari-Agustus 2025 secara nasional.

Sementara secara nasional, realisasi penyaluran KUR sejak Januari hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp180,01 triliun atau 62,62% dari target tahun 2025 sebesar Rp287,47 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 3,07 juta debitur.

Perbandingan ini membuat Jawa Tengah kembali menegaskan peran sebagai salah satu episentrum perekonomian nasional.

Baca Juga: Kementerian UMKM: Sampai Juni, 2 Juta UMKM Terima KUR Rp133 T

"Jawa Tengah tidak hanya menjadi tulang punggung pertumbuhan UMKM, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ketahanan ekonomi nasional sekaligus pendorong pengembangan industri padat karya," ujar Deputi Ferry dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya di Semarang, dikutip Rabu (17/9).

Ferry menambahkan, kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga terus menunjukkan pertumbuhan yang solid dan konsisten. Pada kuartal II/2025, Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.

Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah termasuk ke dalam provinsi dengan kontribusi tertinggi keempat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,25%.

Pertanian dan Padat Karya Jadi Penopang
Jika ditelisik, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kuartal II/2025 disumbang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan sebesar 0,14% dan 1,43%.

Provinsi Jawa Tengah juga merupakan penghasil padi terbesar ketiga di Indonesia dengan total produksi padi Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 8,6 juta ton.

Selain itu, Jawa Tengah juga merupakan provinsi berbasis industri dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 33,34%.

"Sektor pertanian dan industri pengolahan Jawa Tengah berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi pusat industri berbasis padat karya," kata Ferry.

Sebab itu, Ferry mengatakan Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK), yang tidak hanya bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif, tetapi juga memastikan program berjalan efektif melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemda, lembaga keuangan penyalur, perusahaan penjamin/asuransi kredit serta seluruh pemangku kepentingan.

"Kolaborasi yang terpadu antar-stakeholder menjadi kunci agar Kredit Alsintan dan KIPK benar-benar mampu mendukung produktivitas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat struktur perekonomian nasional,” tambah Deputi Ferry.

Realisasi Kredit Alsintan
Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan pembiayaan melalui berbagai skema mulai dari KUR (termasuk KUR untuk petani tebu rakyat), Kredit Alsintan, KIPK dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang bertujuan memperluas akses permodalan yang diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha.

Adapun Kredit Usaha Alsintan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan suku bunga sebesar 3% diinisiasi untuk mendukung modernisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta meningkatkan hasil produksi pertanian.

Baca Juga: Airlangga: Penyaluran KUR Sampai Juni 2025 Tembus Rp131,84 T

Hingga 8 September 2025, realisasi penyaluran Kredit Alsintan telah mencapai Rp37,92 miliar yang disalurkan kepada 53 debitur, dan didominasi oleh BPD Sulselbar dengan total sebesar Rp23,53 miliar.

Sementara itu Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) hadir untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam rangka revitalisasi mesin, dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

"Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% guna meringankan beban pelaku usaha padat karya yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak," ujar Deputi Ferry.