Jateng Ingin Jadi Sentral Benih Tanaman Unggulan

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jumat (19/9) mencanangkan wilayahnya untuk dijadikan sebagai sentral benih tanaman unggulan sebagai upaya untuk mendukung swasembada pangan. Dia menyerukan, agar jajarannya memetakan produk-produk tanaman unggulan Jateng yang potensial dikembangkan.

"Kami akan menciptakan produk bibit tanaman unggulan Jawa Tengah, supaya menjadi sentral nasional," katanya saat rapat koordinasi bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan di Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, di Semarang, Jumat.

Gubernur Luthfi juga menyerukan perlunya konektivitas terkait tata kelola dan pemasaran produk unggulan, serta optimalisasi 75 balai pertanian dan perkebunan di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah.

"Kita punya 75 balai yang harus kita kembangkan terkait dengan bibit-bibit tanaman unggul. Ada kelapa, kakao, kedelai, padi, ketela, dan sebagainya," jelasnya.

Peran 75 Balai Pertanian Dan Perkebunan
Sementara itu, Kepala Distanbun Jateng Defransisco Dasilva Tavares mengatakan bahwa Gubernur Ahmad Luthfi telah mengarahkan agar fokus pada pengembangan benih tanaman unggulan. Arahan tersebut penting agar Jawa Tengah menjadi penghasil atau sumber utama benih yang paling bagus, untuk memasok di daerah-daerah lain.

Sebagai persiapan, masing-masing dari 75 balai pertanian dan perkebunan akan dioptimalkan untuk pengembangan komoditas tertentu sehingga memiliki kualitas bagus dan bernilai tinggi.

"Jawa Tengah itu semua komoditas tumbuh dengan baik, karena memang mungkin lokasi yang strategis, kondisi alam, tanah, dan sebagainya. Mau tanam apa saja bagus. Kebutuhan pengembangan ini sangat tinggi," katanya.

Dengan begitu, kata dia, keberadaan balai pertanian dapat memenuhi kebutuhan benih daerah dan nasional.

Ia mengatakan bahwa Jateng memiliki beberapa komoditas potensial dengan nilai ekonomi yang tinggi, di antaranya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sorgum. Selain itu juga ada komoditas kelapa, tebu, kopi, tembakau, dan lainnya. Bahkan, khusus untuk kelapa memiliki permintaan pasar yang tinggi, terutama dari luar negeri.

Lindungi Sawah
Di kesempatan berbeda, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan 36.917 hektare areal sawah dilindungi melalui pengesahan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam agenda rapat paripurna di Gedung DPRD setempat.

Pengesahan peraturan daerah dimaksud merupakan upaya penguatan ketahanan pangan sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengapresiasi kerja sama legislatif dalam mengkaji serta memproses raperda menjadi peraturan daerah atau perda sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

"Dengan adanya Perda Perlindungan LP2B ini maka lahan pertanian yang ada harus kita jaga. Jangan sampai nanti lahan pertanian ini dibuat perumahan, gedung-gedung, dan lain sebagainya," katanya di Cikarang, Rabu.

Baca juga: Di Daerah Ini, Warga Bayar PBB Pakai Sampah

                   Kejar Swasembada Pangan, RI Berguru Ke Belanda

Dengan disahkannya   Perda Perlindungan LP2B ini maka puluhan ribu hektare lahan pertanian itu akan ‘dikunci’ untuk mendukung program ketahanan pangan daerah. Lahan tersebut terdiri atas 35.036 hektare lahan pertanian utama dan 1.880 hektare lahan pertanian cadangan.

Sebaliknya, DPRD Kabupaten Bekasi turut merekomendasikan pemberian insentif kepada petani berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pendanaan penelitian benih unggul serta kemudahan akses terhadap teknologi pertanian.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bekasi Ahmad Faisal menekankan agar pemerintah daerah menjaga luas area LP2B tidak beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau industri. Dia juga meminta pemerintah daerah memberikan jaminan kepada petani melalui program seperti normalisasi saluran irigasi, penyediaan pupuk dengan harga terjangkau hingga pengawasan distribusi pupuk agar tepat sasaran. 

Jaminan kesehatan juga diberikan bagi para petani juga menjadi perhatian utama agar mereka tetap termotivasi dalam mempertahankan lahan pertanian.

"Kita juga mendorong agar pada saat panen, pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan harga tertinggi gabah kering yaitu Rp6.500 per kilogram. Kemudian menyediakan alat pemotong padi menjadi lebih banyak serta menyediakan alat pertanian pra panen dan pasca panen untuk mendukung produktivitas petani," katanya.