Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|10:18 WIB

Jadi Tuan Rumah G20, Indonesia Bawa Sejumlah Agenda Prioritas Keuangan

Di jalur keuangan Presiden G20, Indonesia membawa tujuh agenda fiskal dan lima agenda moneter.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (8/6/2021). ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Pemerintah akan membahas tujuh agenda prioritas dalam jalur keuangan atau finance track di Presidensi G20 Indonesia, yang akan berfokus pada penanganan isu-isu global.

"Agenda di finance track yang akan dibahas kita nanti ada tujuh agenda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Presidensi G20, Jakarta, Selasa (14/9) malam.

Ia menuturkan, agenda pertama ialah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy atau pengurangan intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi oleh negara anggota G20.

Menurutnya, exit policy ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara maupun global menjadi lebih sustainable. "Ini bukan masalah mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara melanjutkan, agenda kedua adalah terkait dampak pandemi covid-19 di bidang kesehatan maupun perekonomian seperti adanya supply disruption dan korporasi yang mengalami kesulitan neraca.

Ketiga adalah central bank digital currency (CDBC) yaitu penyusunan prinsip umum pengembangan CBDC yang meliputi lima bidang utama. Yaitu, implikasi terhadap fungsi bank sentral dan implikasi terhadap transmisi kebijakan moneter.

Selanjutnya, implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan, kebutuhan desain dan teknologi, serta aspek lintas batas. Prinsip-prinsip ini dipersiapkan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan CBDC termasuk operasionalisasi dalam mendukung transaksi lintas batas.

Keempat adalah sustainable finance yaitu peran sektor keuangan dalam mendukung agenda-agenda penting di level global seperti climate change dan green finance facility yang bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Di dalamnya, juga akan dibahas mengenai digital infrastructure regulation dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment.

Kelima adalah cross border payment, yaitu diskusi tentang manfaat optimalisasi digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengatasi potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya.

Agenda kelima yakni juga mengenai peningkatan sistem pembayaran khususnya kemajuan pembayaran lintas batas untuk mendorong pembayaran yang cepat, murah dan transparan.

Keenam adalah inklusi keuangan yang meliputi digital dan UKMM dengan fokus pada pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas. Serta, mendukung inklusi ekonomi dan keuangan termasuk aspek lintas batas.

Agenda ketujuh adalah mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle, termasuk terkait insentif pajak.

Kemudian juga digitalisasi perpajakan, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting (BEPS), transparansi pajak dan kepastian pajak.

"Memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Lima Agenda Moneter
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan lima agenda prioritas terkait kerja sama kebanksentralan di Presidensi G20 Indonesia.

Ia menjelaskan, koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong ekonomi bersama diperlukan agar pemulihan ekonomi global lebih seimbang atau tidak menimbulkan dampak rambatan terhadap negara-negara berkembang.

"Koordinasi perlu direncanakan, diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada pada negara berkembang," katanya.

Perry menuturkan, ekonomi global sudah mulai membaik, bahkan negara-negara maju sudah pulih dan mulai merencanakan untuk mengubah kebijakan serta mengurangi stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Namun demikian, negara-negara berkembang masih membutuhkan kebijakan fiskal, moneter hingga sektor keuangan. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan menjadi agenda prioritas Bank Sentral.

Ia melanjutkan, agenda kedua yaitu koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Koordinasi ini dinilai diperlukan karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diperlukan dukungan dari transformasi di sektor riil dan sektor keuangan.

Menurutnya, hal tersebut tidak hanya untuk pembiayaan dunia usaha di jangka pendek tetapi juga jangka panjang, instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan.

Agenda ketiga adalah kerja sama di bidang sistem pembayaran di era digital. Perry menjelaskan kerja sama kebanksentralan dalam agenda ini terbagi menjadi dua. Pertama kerja sama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara yang akan didorong melalui cross border payment.

Diharapkan, sistem pembayaran bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan biaya, mempercepat dan memperluas akses, hingga menghadirkan praktik pasar yang lebih baik.

Kedua, kerja sama di bank sentral mencakup juga inisiasi untuk bank-bank sentral mengeluarkan CBDC.

"Ada tiga hal yang akan dibahas, yakni bagaimana CBDC menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, bagaimana CBDC tetap mendukung tugas bank-bank sentral di moneter, keuangan, pembayaran dan melayani ekonomi, serta bagaimana CBDC mendukung inklusi dan ekonomi dan keuangan," ujar Perry.

Agenda keempat adalah inisiatif-inisiatif bidang moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang merumuskan cara agar bank sentral bisa mendukung ekonomi dan sektor riil menjadi lebih hijau dan didukung sektor keuangan. Termasuk juga inisiatif memperluas dan menerbitkan instrumen yang bisa mendukung ekonomi hijau.

Sementara, agenda kelima adalah kerja sama di bidang inklusi ekonomi dan keuangan termasuk pembiayaan UMKM secara digital. Perry menyebut, dari sisi bank sentral, dukungan yang akan diberikan melalui sistem pembayaran digital yakni QRIS.

"Kedua, Kebijakan-kebijakan moneter maupun makroprudensial dan sektor keuangan yang mendukung UMKM tentu bisa mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Ketiga, literasi keuangan agar bisa mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, khususnya UMKM," ucap Perry.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER