Istana Pastikan Program MBG Tidak Memangkas Anggaran Lain

BANDUNG - Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).

Dedek menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya. Lebih lanjut, Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.

Di era Presiden Prabowo, kata Dedek, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun.

Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, lanjutnya, juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Komitmen IKN
Dedek mengatakan, salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

Meski begitu, ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Saya tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi (Joko Widodo)," tuturnya.

Dedek atau akrab disapa Uki itu menyampaikan pihaknya juga masih melakukan kunjungan ke IKN pada akhir Desember 2024 untuk melihat kelanjutan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurutnya, salah satu yang paling dikejar pembangunannya adalah Masjid Nusantara. Ia pun menekankan tidak ada perlambatan terhadap kelanjutan IKN.

"Salah satu yang paling dikebut adalah pembangunan Masjid Nusantara, itu akan menjadi salah satu milestone dan tidak ada perlambatan, itu tidak ada. Yang ada hanya pembangunan IKN, yang tadinya 100 persen APBN, lama-lama proporsi APBN memang harus dikurangi," ujarnya.

Lebih lanjut, Uki mengatakan investor dalam negeri dan asing sudah melihat keseriusan pemerintah membangun IKN. Menurutnya, penanaman modal untuk IKN terus berjalan, hanya saja tidak terlalu digaungkan. Ia juga menampik, proyek strategis nasional (PSN) yang ada di era Joko Widodo telah dihapus sejak kepemimpinan Presiden Prabowo.

Menurutnya, saat ini yang lebih ditekankan adalah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang terdiri atas delapan prioritas. "Di eranya Pak Prabowo itu bukan proyek strategis nasional, tapi yang ada adalah PHTC dan itu ada delapan yang fokusnya di SDM. (PSN) tidak dihapus, cuma tidak digembar-gemborkan, kan setiap orang punya signature masing-masing ya," ucap Uki.

Pengalihan Anggaran
Terkait dengan anggaran MBG, sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, perlu dipikirkan sumber-sumber dana untuk progam ini. Termasuk mendorong pengalihan penggunaan anggaran program percepatan penurunan stunting, karena program MBG memerlukan anggaran yang besar.

"Memang anggaran ini pasti besar, karena itu kami mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berjalan sendiri. Bisa disinergikan dengan Kemenkes, sehingga sebagian pendanaan dari BGN bisa mengambil dari Kemenkes," kata Edy Wuryanto dalam diskusi media bertajuk "Peran Penting Susu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG)", di Jakarta, Rabu.

Kemudian, imbuhnya, anggaran dari BKKBN, khususnya anggaran stunting terlihat besar sekali. Bahkan sebelumya, ada anggaran intervensi spesifik dan intervensi sensitif. "(Anggaran) intervensi sensitif besar sekali, ratusan triliun rupiah. Maka difokuskan sekarang semua melalui satu pintu di dapur (SPPG), sehingga tepat sasaran," kata Edy Wuryanto.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan juga mendukung wacana pemanfaatan dana CSR BUMN.

"Termasuk BUMN yang punya dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) daripada CSR-nya lari kemana-mana, kita harus kampanyekan CSR ini digunakan untuk mendukung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dana-dana filantropi dari perusahaan, dari yayasan-yayasan keagamaan, dari sumber apapun. Masyarakat kita itu kan dermawan, suka memberi," kata Edy Wuryanto.