Indonesia-Malaysia Bahas Diskriminasi Sawit Uni Eropa

JAKARTA – Aturan baru bebas deforestasi dan degradasi hutan telah ditetapkan oleh Uni Eropa pada Desember 2022 lalu lewat European Union Due Diligence Regulation.

Adapun tujuh komoditas yang terlarang masuk ke Benua Biru apabila terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan meliputi kedelai, daging sapi, kakao, karet, kayu, kopi, dan juga termasuk minyak kelapa sawit.

Sebagai respons atas kebijakan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk melakukan misi komunikasi ke Uni Eropa guna membahas seputar kebijakan itu.

"Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa, pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke sana untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut ke sektor kelapa sawit," ujarnya dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/2).

Selain itu, langkah untuk mengkomunikasikan kebijakan bebas deforestasi dengan Uni Eropa juga dimaksudkan untuk mencari kemungkinan kolaborasi pendekatan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

"Dalam hal ini, CPOPC bermaksud untuk terus terlibat dengan Uni Eropa dalam mencapai mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," tutur Airlangga.

Sebagai informasi, kebijakan yang diterapkan Uni Eropa itu terjadi atas kekhawatiran mereka atas deforestasi akibat operasional perkebunan kelapa sawit, termasuk di Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga: Gapki Tak Khawatir Soal Larangan CPO Hasil Deforestasi Eropa

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menghentikan secara total ekspor kelapa sawit selepas Uni Eropa menetapkan tambahan pembatasan impor pada minyak nabati.

Padahal merujuk pada catatan Malaysia Palm Oil Council (MPOC), Benua Biru bukanlah pasar utama ekspor sawit dari Negeri Jiran. Sepanjang Januari-November 2022, ekspor kelapa sawit dari Malaysia ke Uni Eropa hanya punya porsi sekitar 9,3%.

Karena itu, Airlangga Hartarto bersama Fadillah Yusof kemudian sepakat untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Uni Eropa soal kebijakan deforestasi supaya tak begitu berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia maupun Malaysia.

Tak hanya mengunjungi Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia juga akan sowan ke India dalam rangka memanfaatkan peluang potensial yang ada di sana.

Selain itu, Menteri Airlangga menyebut kunjungan ke sana dilakukan juga untuk melakukan promosi setelah India menerima pengakuan terhadap Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysia Palm Oil Council (MPOC).

"Tentu dengan inisiatif bersama Indian Palm Oil Sustainable Framework dan pengenalan dari penerimaan Global Framework of Principles for CPOPC terkait GNP minyak sawit berkelanjutan," ucap Airlangga.