Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Oktober 2021|14:55 WIB

IMF Minta Sri Mulyani Naikkan Tarif Pajak Karbon

Kenaikan tarif pajak karbon disebut menjadi sinyal transformasi yang kuat.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menaikkan harga karbon yang baru saja ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

“Tetapi harga itu harus naik ke tingkat yang tepat jika ingin menjadi sinyal transformasional yang kuat,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pernyataan media briefing yang diterima Validnews di Jakarta, Kamis (14/10).

Pemerintah resmi akan memberlakukan pajak karbon mulai tanggal 1 April 2022 nanti. Sasaran pertama, penerapan pajak karbon di sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon yaitu pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon.

Adapun penurunan emisi karbon Indonesia sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Penerapan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy, untuk meminimalkan dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon.

Untuk tahap awal, mulai tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor PLTU batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap atau batas atas yang ditetapkan.

Pengenaan pajak karbon disebut merupakan sinyal kuat yang akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.

Meski demikian, Georgieva tetap mengapresiasi pemerintah yang mulai akan menerapkan pajak karbon mulai tahun depan. Menurutnya, langkah tersebut menandakan Indonesia telah mengambil langkah menangani krisis perubahan iklim yang terjadi di dunia.

“Saya baru saja mendengar dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, bahwa dalam krisis ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah ke arah penetapan harga karbon, dan begitu juga banyak ekonomi lain, termasuk China, dengan perdagangan karbon baru-baru ini,” ucapnya.

Empat Prioritas untuk Asia
Georgieva menuturkan, ada empat prioritas kebijakan untuk Asia. Ia bilang, sebenarnya, ini adalah prioritas yang bersifat global, tetapi Asia merupakan kawasan dengan populasi tinggi, kawasan dengan output ekonomi tinggi, jadi sangat penting dalam hal emisi CO2 dan dalam hal ketahanan terhadap perubahan iklim. 

Pertama, mendesak pembuat kebijakan untuk menerapkan insentif yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. 

Satu, menghilangkan subsidi yang merugikan. Dua, beri harga pada karbon. Menetapkan harga pada karbon dalam arti tertentu disebut menambah penghapusan subsidi hanya dengan membuat penilaian biaya penuh dalam produksi dan sinyal kepada konsumen.

“Apa yang kita bicarakan? Kita berbicara tentang kenaikan harga karbon‑‑harga karbon rata-rata global naik dari US$3 per ton, seperti sekarang ini, menjadi US$75 per ton pada tahun 2030,” ujar Georgieva.

Kedua, berinvestasi dalam infrastruktur hijau, mobilitas hijau. Investasi sektor publik dinilai tidak dapat mengabaikan transformasi yang harus diambil oleh ekonomi.

Ketiga, lakukan dengan menyadari bahwa transisi ke ekonomi rendah karbon memang merugikan beberapa orang dan beberapa bisnis.

“Jika Anda seorang penambang batu bara, masyarakat berhutang kepada Anda jalan menuju ekonomi iklim baru yang menjamin anda pekerjaan, (mencari nafkah), dan transisi yang adil di dalam negara juga harus terjadi di seluruh negara,” tutur Gerogieva.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, dan di Asia guncangan iklim sudah merupakan tekanan ekonomi yang sangat besar. “Adaptasi, ketahanan terhadap guncangan di masa depan adalah tempat Asia dapat memimpin dunia,” imbuhnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA