Iklan Digital Masih Bergeliat, Stakeholder Fokus Perlindungan Data | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

25 November 2021|20:44 WIB

Iklan Digital Masih Bergeliat, Stakeholder Fokus Perlindungan Data

Guna melindungi aktivitas digital masyarakat dan bisnis periklanan, pemerintah mengakomodasi upaya proteksi privasi data melalui 32 undang-undang di berbagai sektor.

Penulis: Zsasya Senorita,

Editor: Fin Harini

Iklan Digital Masih Bergeliat, Stakeholder Fokus Perlindungan DataIlustrasi Perlindungan data pribadi. Shutterstock/dok

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan pandemi covid-19 yang menerpa hampir dua tahun tidak menyurutkan pertumbuhan periklanan digital di Indonesia. Pasalnya menurut dia, adopsi interaksi digital semasa pandemi meningkat jadi 58% pada Juli 2020 dari 20% pada 2017 lalu.

“Tren digitalisasi turut mendorong periklanan di ruang digital. Peningkatan layanan digital selama pandemi mencapai 21 juta orang, sehingga pasar periklanan makin bergeliat di Indonesia,” tegas Johny saat menjadi pembicara kunci Indonesia Digital Conference (IDC) 2021 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Kamis (25/11).

Ia juga menyampaikan, tren digitalisasi berdampak pada kegiatan bisnis periklanan atau advertising. Total belanja iklan digital secara global sepanjang 2020 diproyeksikan menyentuh angka US$438,5 miliar atau Rp6.218 triliun.

Indonesia sendiri, digadang-gadang turut memiliki potensi besar dalam demografis digital. Dibuktikan oleh data jumlah pengguna internet pada awal 2021 yang mencapai 202,6 juta pengguna. Ditambah 21 juta orang pengguna tambahan pada periode pandemi, pasar iklan digital pun diyakini semakin bergeliat di Indonesia.

Di sisi lain, aktivitas digital masyarakat dan bisnis periklanan juga membawa isu keamanan atas data pribadi. Sebagai upaya proteksi privasi data masyarakat, ketentuan hukum terkait hal ini sudah diakomodir melalui setidaknya 32 undang-undang di berbagai sektor. Salah satunya adalah UU ITE beserta aturan pelaksanaannya yang telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi.

Selain terdapat Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah tengah menyusun Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Seiring berkembangnya teknologi, tengah disusun produk hukum yang komprehensif, payung hukum utama perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu RUU PDP,” ungkap Johny. 

Ruang Kerja Sama
Sejalan dengan itu, pemerintah akan membuka ruang kerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti akademisi, pelaku industri, masyarakat, hingga media. Johny mengatakan kolaborasi ini penting agar layanan digital di Indonesia semakin terkoneksi dan maju.

“Periklanan digital di masa depan perlu beradaptasi secara menyeluruh dan ada pendekatan baru ke masyarakat,” tambahnya.

Di forum yang sama, Ads Privacy Lead Google Asia Pacific Mike Katayama menyambut baik kolaborasi antar-stakeholders yang diutarakan Menkominfo.

Menurut Mike, regulasi yang baik dapat mendorong pertumbuhan layanan digital dan konsistensi bisnis. Sejalan dengan itu, pelaku industri harus membaca teliti regulasi dan menjalankan bisnis dengan tetap menghargai privasi data.

“Akhirnya, kita bisa menemukan standar baru untuk perilaku, standar baru untuk teknologi tidak hanya digunakan untuk Google tapi untuk semuanya. Sehingga sektor bisnis dan pemerintah dapat bekerja sama,” kata Mike dalam sesi kedua IDC bertema Era Baru Digital Advertising Pasca Regulasi Perlindungan Data tersebut.

Mike menyebutkan bahwa Google tengah melakukan beberapa pendekatan terkait perlindungan data pribadi, terutama yang berhubungan dengan perusahaan publisher atau iklan digital.

Salah satunya adalah membuat fitur Privacy Sandbox yang bertujuan menghilangkan third party cookies yang dapat mengambil data pribadi dan berpotensi menyebabkan kebocoran data tersebut. Dalam hal ini, para pelaku bisnis iklan digital diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan first party data untuk menyampaikan iklan-iklan yang relevan dan membantu masyarakat seraya tetap menjaga privasi data pengguna.

Menanggapi hal ini, Managing Director Wavemaker Indonesia, Amir Suherlan mengatakan keputusan Google tersebut akan sangat berdampak bagi para pelaku industri periklanan. Pasalnya, sebanyak 72% dari total browser yang digunakan masyarakat Asia adalah Google Chrome.

“Ketika third party cookies itu nanti akan ditiadakan, tentunya ini juga akan memberikan impact untuk pemahaman (akan) audience behaviour yang biasanya kita pakai atau kita identifikasikan,” kata Amir.

Meski demikian, Ia mengatakan para pelaku industri juga memahami tujuan utama dari Google untuk menjaga data pribadi dari konsumen.

“Saya yakin kita sudah mulai belajar cari alternatif lain. Karena concern perlindungan data ini sudah dimulai di negara lain jauh lebih awal,” katanya.

Hal senada juga diutarakan CEO Trans Corporation Atiek Nur Wahyuni. Menurutnya bisnis media dan entertainment di pasar global meningkat sebesar 4,2%. Bahkan di Indonesia, peningkatannya lebih signifikan yakni mencapai 9,6%. Seiring dengan hal itu, Trans Media mangaku ikut concern terhadap perlindungan data pribadi.

“Karena data adalah sebuah aset besar yang berguna dan tentu harus digunakan dengan bijak dan baik. Perlindungan data bagi konsumen juga menjadi prioritas kami dalam menjalani bisnis,” ujarnya.

Pada sesi yang sama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Ririek Adriansyah mengatakan keberadaan RUU PDP sangat penting dan perlu diatur dengan sempurna sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Menurutnya, data analytical sangat bermanfaat bagi pemerintah.

“Saya rasa kita perlu mencari titik temu yang optimal, dengan tetap melindungi data pribadi dan secara positif melindungi data pribadi masyarakat,” tandas Ririek.

Salah satu upaya yang dilakukan Telkom yakni mendirikan platform khusus pelaku usaha advertising dan media yang disebut dengan Tanah Air Digital Exchange (TADEX). Di dalam TADEX, semua elemen akan berkolaborasi yakni pemerintah, brands, agencies, dan publishers.

“Ini sudah kita lakukan dan sudah operasional saat ini,” imbuhnya.

Ririek menjelaskan bahwa aktivitas semua entitas di dalam TADEX akan tetap dijamin Telkom agar tetap mematuhi regulasi yang ada, sehingga tidak terjadi kebocoran data pribadi. Implementasinya adalah dengan menerapkan Data Governance Mechanism (DG Council) TelkomGroup yang mengatur lalu lintas data antara owner dan users.

“Kita pastikan data yang ada di Telkom itu secure dan tidak bocor, itu akan tetap stay di owner,” tegasnya.

Diskusi hari kedua puncak IDC AMSI 2021 dimoderatori Ketua Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano dan pembawa acara Bella Fawzi.  Puncak IDC AMSI 2021 yang berlangsung 24-25 November ini, dibuka Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

AMSI menghadirkan pembicara utama Wakil Menteri Perdagangan Jerry, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Ketua Panitia IDC 2021 Machroni Kusuma mengatakan, IDC merupakan kegiatan akbar AMSI yang diharapkan pada tahun 2022 bisa diselenggarakan lebih besar lagi melibatkan seluruh wilayah perwakilan AMSI di Tanah Air. Hingga November ini AMSI memiliki perwakilan 23 wilayah yang meliputi 25 provinsi dengan anggota mencapai 372 perusahaan media online

Puncak IDC AMSI 2021 yang berlangsung dua hari ini dapat terselenggara berkat dukungan Google, Astra, BNI, Bank Raya, PLN, Pertamina, Bank BJB, BCA, BPD Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya Palembang, Bankaltimtara, dan MS Glow. 

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA