Selamat

Kamis, 1 Desember 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

05 Oktober 2022

21:00 WIB

ICAEW: Penerapan Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Belum Memadai

Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang dikategorikan sebagai negara yang sangat tidak memadai untuk urusan kebijakan iklim dan penerapannya.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma,

Editor: Fin Harini

ICAEW: Penerapan Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Belum Memadai
Ilustrasi dekarbonisasi. Dekarbonisasi untuk menurunkan emisi CO2 untuk membatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Shutterstock/Dok

JAKARTA - Menurut Climate Action Tracker, penerapan kebijakan dan aksi nyata menanggapi perubahan iklim di China, Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Timur Tengah (Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) dianggap masih belum memadai atau kurang ambisius. 

Menurut pengamatan, tidak semua negara siap untuk transisi ini. Karena itu target yang lebih ambisius didorong untuk segera ditetapkan. 

Climate Action Tracker mencatat, Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang dikategorikan sebagai negara yang sangat tidak memadai untuk urusan kebijakan iklim dan penerapannya. Meski begitu, posisi Indonesia ini masih lebih baik ketimbang beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam yang berada di kategori kritis.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015 sumber energi listrik masih didominasi oleh batu bara, gas alam dan minyak. Diprediksi, baru di tahun 2050 nanti Indonesia bisa meninggalkan ketergantungan terhadap batu bara dan minyak. Sumber energi listrik di tahun 2050 nantinya akan sudah didominasi energi terbarukan dan hanya menyisakan sedikit dari gas alam. 

Melihat fakta ini, climate finance dinilai belum mampu memenuhi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Investasi di infrastruktur untuk energi terbarukan, teknologi elektrifikasi dan efisiensi energi menjadi semakin diperlukan. Dan nilai bruto dari investasi infrastruktur ini, seperti yang diprediksi oleh Climate Policy Initiatives akan menelan biaya sekitar US$4,5 hingga US$5 triliun per tahunnya. 

"Karena anggaran pemerintah cukup membengkak ketika masa pandemi, pembiayaan yang cukup besar untuk mencapai tujuan ini membutuhkan dukungan tambahan dari sektor swasta.  Meski demikian, pemerintah dapat membantu mengurangi risiko investasi iklim melalui inisiatif blended finance," kata Chief Executive ICAEW, Michael Izza Rabu (5/10).

Ia menuturkan tansisi dari pandemi membuka kesempatan bagi negara-negara untuk membangun kembali perekonomian mereka dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kota-kota yang memiliki pertumbuhan pesat di Asia dan Timur Tengah semakin rentan terhadap risiko fisik seperti kekeringan, banjir dan badai tropis. 

"Karena itu, investasi di mitigasi serta adaptasi sangat diperlukan untuk membangun ketahanan. Green recovery bisa memperkuat daya saing jangka panjang untuk Asia dan Timur Tengah di pasar global yang membutuhkan green practices," ujarnya.

Sementara itu, ICAEW Head of Indonesia, Conny Siahaan menyebut Indonesia berpotensi tinggi untuk meningkatkan climate finance. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ia mengatakan potensi Indonesia untuk memperkuat climate finance sangat tinggi.

"Pemerintah terus gencar mendorong seluruh pihak, terutama pemain industri dalam menurunkan kadar emisi karbon. Salah satunya yang terbaru adalah rencana pemerintah dalam menyiapkan regulasi baru terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah dan perencanaan penerapan pajak karbon. Ini adalah langkah awal yang signifikan menuju ekonomi hijau," tambahnya.

Kendala Investasi
Forecast ICAEW Economic Insight Forum Q3 mengungkapkan wilayah Asia dan Timur Tengah tampaknya memiliki pemulihan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan wilayah lain di dunia, yang memberikan kesempatan bagi negara-negara tersebut menanamkan green transition dalam agenda pembangunan ekonomi mereka. Meski begitu, pelaksanaan climate finance dihadapkan dengan tantangan terkait kondisi anggaran pemerintah dalam tekanan dan investasi dari sektor swasta akan sangat diperlukan.

"Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut di kuartal 2, sebagian disebabkan lockdown di China, sementara inflasi meningkat di seluruh dunia termasuk Asia dan Timur Tengah, meskipun tekanan di negara Gulf Cooperation Council (GCC) lebih rendah. Berlawanan dengan latar belakang ini, kebijakan moneter diperkirakan akan lebih ketat karena dunia masih akan terus bergulat menghadapi berbagai tantangan eksternal ini," tulis ICAEW dalam pernyataan resminya.

Chief Executive ICAEW, Michael Izza menjelaskan meski begitu, dunia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan positif. Karena sebelumnya guncangan lonjakan suplai yang besar menyebabkan laju inflasi memuncak, kondisi sekarang mulai membaik. Meskipun perang antara Rusia-Ukraina telah menyebabkan guncangan perdagangan dan membuat pasar negara berkembang mengalami lonjakan harga pangan, harga komoditas secara keseluruhan diperkirakan akan menurun pada tahun 2023. 

"Terlebih lagi aturan darurat kebijakan covid-19 mulai melonggar pada akhir tahun 2022 di Asia, sehingga diperkirakan suku bunga akan meningkat kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum covid-19," katanya.

Meskipun Asia memiliki performa yang kuat pasca pandemi, menurutnya pertumbuhan China akan menjadi faktor penentu karena pertumbuhan China diprediksi akan tetap lambat, di bawah 5% pada tahun 2023 dari pertumbuhan tahun 2022 yang berlebih sekitar 3%.

"Eksposur yang tinggi terhadap pertumbuhan China yang lemah ini disertai gangguan pasokan masih menjadi potensi risiko bagi pertumbuhan Asia Tenggara, termasuk Indonesia," ujarnya.

Namun jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, menurutnya tingkat risiko yang dimiliki Indonesia yang dipengaruhi lambatnya pertumbuhan China masih lebih baik. Karena dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina, nilai ekspor Indonesia ke China masih yang terendah. Selain itu, tingkat kerentanan rantai pasok Indonesia untuk barang setengah jadi pun termasuk di kategori rendah, berbeda jauh dengan Singapura dan Malaysia.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER