Hadapi Obligor-Debitur BLBI Nakal, Menkeu Geber Penagihan | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

25 November 2021|14:13 WIB

Hadapi Obligor-Debitur BLBI Nakal, Menkeu Geber Penagihan

Sri Mulyani menilai, realisasi penagihan masih jauh di bawah hak tagih yang dimiliki oleh negara

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

Hadapi Obligor-Debitur BLBI Nakal, Menkeu Geber PenagihanWarga melintas aset tanah obligor BLBI di kawasan Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/9/2021). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio.

BOGOR – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pihaknya masih menghadapi itikad tidak baik dari debitur dan obligor Bantuan Likuiditas BI (BLBI). Mereka berupaya menghindar atas upaya tagih pemerintah Indonesia. 

"Ada yang tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan. Ada yang beriktikad baik, namun masih berusaha menghitung lagi yang hak tagih. Kita melihat masih ada halangan untuk bisa eksekusi aset tersebut," jelasnya dalam 'Penandatanganan Hibah BLBI Kepada Pemkot Bogor' secara daring, Jakarta, Kamis (25/11).

Menkeu mencatat, total hak tagih yang diperoleh negara dari obligor-debitur eks BLBI mencapai Rp110,45 triliun. Namun, ia menilai, realisasi penagihan masih jauh di bawah hak tagih yang dimiliki oleh negara.

Ia menggarisbawahi, nilai utilisasi atas aset properti berupa hibah kepada Pemkot Bogor dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk 7 K/L sebesar Rp492,2 miliar juga hanya sebagian kecil dari total hak tagih. Karena itu, pihaknya tidak segan-segan berurusan dengan berbagai macam obligor-debitur yang sudah dipetakan. 

"Hari ini baru setengah triliun, masih jauh dan masih banyak yang harus dikerjakan. Makanya langkah Satgas BLBI secara kolaboratif dan sinergi akan terus dilakukan, sehingga obligor-debitur betul-betul bisa melaksanakan kewajibannya," tegasnya. 

Satgas BLBI, lanjutnya, akan terus mengerahkan upaya secara efektif dan efisien sesuai Keppres 6/2021. Untuk memulihkan hak negara melalui upaya hukum hingga langkah penyitaan aset. Upaya pengembalian hak tagih akan dilakukan bersama instansi eksekutif dan yudikatif. 

Menkeu menegaskan, komunikasi Satgas BLBI dengan pihak-pihak tertagih akan terus diintensifkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Sehingga Indonesia akan tetap mendapatkan kembali hak secara efektif. 

"Kita akan terus bekerja sama dengan K/L lain, sehingga baik mereka (obligor-debitur) yang berada di Indonesia dan tidak ada di Indonesia, tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan hak tagih," sebutnya. 

Kembali Sri Mulyani sampaikan, obligor dan debitur BLBI sudah cukup lama memiliki kewajiban terhadap NKRI. Karenanya, ia harap, pihak tertagih bekerja sama dengan menunjukkan iktikad baik dan membayar kembali hak negara, 

“Tidak membayar utang kepada negara merupakan suatu kezaliman karena mengambil harta warga negara Indonesia lainnya. Kami semua akan teguh menjalankan tugas ini. Semoga kita semua diberi jalan selurus-lurusnya oleh Sang Pencipta," ujarnya. 

Sebaran Utilisasi Aset Eks BLBI
Sementara itu, total aset eks BLBI yang telah berhasil diutilisasi baik melalui mekanisme hibah maupun PSP, tanah seluas 426.605 m2 senilai Rp492,2 miliar, sebagai berikut hibah kepada Pemerintah Kota Bogor atas aset yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 103.290 m2 dan total nilai Rp345,7 miliar.

Berikutnya adalah penetapan Status Penggunaan kepada tujuh K/L dengan total luas tanah 323.315 m2 dan total nilai Rp146,5 miliar, antara lain:

a. Satu bidang tanah di Kota Bandung seluas 1.263 m2 Kepada BNN yang akan digunakan untuk gedung kantor. 

b. Tanah dan bangunan di Kota Batam dengan luas 483 m2 Kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai rumah negara/mess pegawai Kemenkeu. 

c. Tanah dan bangunan di Kota Semarang seluas 1.790 m2 kepada Kemenkeu yang akan digunakan untuk gedung kantor. 

d. Tanah dan bangunan di Kota Makassar seluas 150 m2 kepada Kemenkeu yang akan digunakan untuk Rumah Solusi Ekspor.

e. Tanah dan bangunan di Kota Samarinda dengan luas 153 m2 kepada Kemenkeu yang akan digunakan untuk Rumah Negara. 

f.  Satu bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi seluas 120.000 m2 Kepada Kemenhan yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. 

g. Bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi seluas 80.000 m2 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk Markas Komando dan mess asrama.

h. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Pusat seluas 1.107 m2 Kepada Kemenag yang akan digunakan untuk asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal. 

i. Satu bidang tanah di Kota Lhokseumawe seluas 2.274 m2 Kepada BPS yang akan digunakan untuk gedung kantor. 

j. Tanah dan bangunan di Kota Bandar Lampung seluas 482 m2 Kepada BNN yang akan digunakan untuk gedung kantor.  

k. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Barat seluas 613 m2 Kepada Kemenko Marves yang akan digunakan untuk gedung arsip. 

l. Dua bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan seluas total 115.000 m2 Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor, markas komando dan mess asrama.

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA