Hadapi Ketidakpastian 2023, Pemerintah Siapkan Tiga Strategi Utama

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan, dunia masih bakal menghadapi ketidakpastian baru di 2023. Pemerintah pun bakal mengandalkan tiga strategi fiskal-moneter untuk menghadapi ketidakpastian baru tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini krisis global mulai beralih menjadi risiko multidimensi dari non faktor (knowns the unknowns), bergerak dari ketidakpastian yang tidak diketahui (unknowns the unknowns) sebelumnya.

Hal ini merujuk pada krisis global akibat covid-19 yang mendera dunia sejak 2020 silam, bergerak menjadi krisis stagflasi global. 

“Pada saat covid-19, kita menghadapi unknowns the unknowns, tidak ketahui baik cara maupun penyakitnya. Sekarang menjadi risiko multidimensi dari non-faktor, tetapi tetap unknown, karena kita tahu tantangannya masih semakin sulit untuk diprediksi maupun diperhitungkan,” jelasnya dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (26/1).   

Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Global Melambat Signifikan pada 2023

Menanggapi ketidakpastian baru ini, lanjutnya, pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam menghadapinya. Pertama, kehadiran UU 4/2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk menjamin resiliensi sektor keuangan Indonesia.

Kedua, Perpu UU Cipta Kerja untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal atau global. Terfokus untuk menstimulasi konsumsi Rumah tangga, investasi domestik utamanya dari sektor UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang Airlangga harap dapat memitigasi resiko stagflasi, lewat kepastian hukum di tengah ketidakpastian.

Target pengaturan DHE ini agar dapat meningkatkan likuiditas cadangan devisa berupa dolar AS; menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil; dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi.

“Tentu (strategi) ini untuk menghasilkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan, maupun nilai tukar,” terangnya.

Pencabutan PPKM Normalkan Program
Selanjutnya, Airlangga juga mengonfirmasi bahwa penghentian PPKM pada pengujung 2022 juga telah membuat pelaksanaan berbagai program penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi di 2023 dikembalikan sesuai tugas masing-masing k/l.

Untuk penanganan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain untuk Kemenkes, BPOM dan BKKBN. Lalu, anggaran program perlindungan sosial di 2023 mencapai Rp476 triliun. 

Perlinsos di atas mencakup Program Keluarga Harapan (PH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atensi disabilitas dan lansia, Penerima Bantuan luran JKN (PBI JKN), Kartu Pra-Kerja, serta berbagai program subsidi dan pemberdayaan masyarakat.

Lainnya, dalam rangka penanganan bencana alam yang terjadi pada 2022, sebagai transisi, pemerintah akan melanjutkan pemberian dukungan kepada masyarakat terdampak.

“Pemerintah akan memperkuat program Perlindungan Sosial Adaptif melalui berbagai perbaikan basis data dan penyempurnaan program. Untuk mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta potensi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi: Inflasi Akan Jadi Momok Utama Perekonomian 2023

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN tetap terus mendukung k/l dan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.

"APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimistis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, pada tahun 2023 penanganan kesehatan terus dilanjutkan melalui program reguler di pusat dan daerah, serta perlindungan sosial - khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan - diberikan untuk menjaga daya beli dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta dukungan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengungkapkan APBN 2023 mendukung berbagai bidang pembangunan mulai dari modal manusia, modal fisik, dan antisipasi ketidakpastian.

Rincian Anggaran 2023
Untuk kesehatan, anggaran pada tahun ini dialokasikan Rp178,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp60 triliun, yang fokus untuk mencegah stunting.

Kemudian untuk pendidikan, alokasi anggarannya Rp612,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah Rp305,6 triliun, serta pembiayaan Rp69,5 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran perlindungan sosial, sambung dia, mencapai Rp476 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, serta pembiayaan Rp4,3 triliun.

"Perlindungan sosial ini cukup masih cukup tebal sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Berbagai belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diberikan untuk mengurangi kesenjangan serta agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan," kata Sri Mulyani.

Anggaran ketahanan pangan, lanjutnya, dialokasikan senilai Rp104,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Sementara ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun yang terdiri atas subsidi energi dan kompensasi Rp339,6 triliun serta lainnya Rp1,7 triliun.

Kemudian anggaran infrastruktur Rp392,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, serta pembiayaan Rp86 triliun. Selain itu, anggaran pertahanan keamanan Rp316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat.