Hadapi Demo, CSIS Minta Pemerintah Atasi Akar Masalah

JAKARTA - Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menegaskan pemerintah harus segera bertindak di tengah ketidakstabilan kondisi politik nasional.

Menurutnya, solusi untuk kondisi saat ini adalah bukan hanya menenangkan lewat pidato, melainkan juga harus bisa mengatasi akar permasalahan utamanya.

"Krisis ini atau hal-hal yang seperti ini akan terus berjadi dan berulang-ulang. Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan," kata Deni dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/9).

Deni menegaskan, pemerintah harus menghentikan pemborosan anggaran, mengakhiri privilege elit, dan mengakui kondisi ekonomi yang saat ini memburuk.

Baca Juga: Krisis Legitimasi Fiskal Picu Demo, CSIS: Pemerintah Terlihat Boros

"Hentikan pemborosan anggaran, akhiri privilege elit, dan hentikan penyangkalan atas kondisi ekonomi yang saat ini memburuk. Tingkatkan akuntabilitas dan transparasi anggaran serta layanan publik," tegas dia.

Ia menyebut, kebijakan yang diambil soal tunjangan DPR yang menjadi kontoversi akan menunjukkan apakah pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat atau tetap menyangkal atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Kalau ini terus dibiarkan, akar permasalahan ini tidak diatasi, risiko krisis ekonomi, delegitimasi negara, dan degradasi demokrasi itu akan meningkat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Deni mengatakan, sejarah krisis tahun 1997-1998 telah mengajarkan bahwa ketimpangan dan kesulitan ekonomi, korupsi (KKN), dan lemahnya penegakan hukum dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang parah dan berlangsung lama.

Baca Juga: Rupiah Melemah Imbas Demo, Analis: Suku Bunga The Fed Jadi Penahan

Oleh karena itu, CSIS mendukung 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni berupa 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dilayangkan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

"Bagi kami, sebagai tambahan dari tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman itu, ada tinjauan ulang dan redesign pelaksanaan program prioritas pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan," tambah dia.

Selain itu semua, Deni menambahkan, pemerintah harus terbuka terhadap dialog. Bukan hanya dialog bersama buruh, tapi juga bersama para pelaku usaha dan pengusaha karena pada dasarnya tidak ada pertentangan antara buruh dan pengusaha.

"Kita harus ada reformasi dan perbaikan iklim usaha karena semua ini berawal dari kesulitan ekonomi dan beban yang terus meningkat," tutup Deni.