Erick Thohir Ungkap Catatan Dari Komisi VI DPR Soal PMN Perumnas

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah catatan yang diberikan oleh Komisi VI DPR saat menyetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN.

Misalnya untuk Perum Perumnas, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak PMN yang diajukan perusahaan tersebut karena business model-nya dinilai tidak jelas.

"Dan yang kedua adalah kami menolak PMN untuk PT Perumnas karena di Perumnas bisnis business model dan konsep perencanaannya tidak jelas," ucap Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Haris Turino.

Baca Juga: Dilema Hunian Warga Kota

Ditemui awak media sesuai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri Erick menerangkan Legislator dalam hal ini ingin mengenal lebih dalam terkait model bisnis dan transformasi yang dilakukan di tubuh Perum Perumnas.

Pasalnya, saat ini terdapat backlog 3 juta rumah, sehingga Komisi VI DPR berharap strategi Perum Perumnas bisa lebih baik lagi di kemudian hari.

"Mereka ingin kenal lebih dalam bisnis model atau perbaikan daripada transformasi bisnis perumnas karena dengan backlog 3 juta saat ini, mereka ingin strategi Perumnas lebih baik lagi," ujarnya di Gedung Parlemen, Rabu (10/7) malam.

Erick menerangkan konsep bisnis dari Perum Perumnas sudah harus meninggalkan rumah tapak. Hal itu dikarenakan situasi lahan di Indonesia yang kini sudah semakin terbatas.

"Situasi dari lahan atau luas tanah di Indonesia ini memang 70% laut, 30% justru yang bisa dipijak. Nah, konsep dari Perumnas sendiri ya tidak bisa mungkin berdiri sendiri, tetapi lebih kepada pembangunan rumah bertingkat," tambahnya.

Dia membeberkan Perum Perumnas belakangan ini sukses membangun hunian vertikal, bahkan berdekatan dengan stasiun kereta api.

Menurutnya, strategi pembangunan hunian dalam bentuk apartemen yang berdekatan dengan fasilitas transportasi umum akan terus dilancarkan, sehingga nilai aset bakal meningkat positif.

Di sisi lain, masyarakat pun menyambut baik konsep yang dinamakan Transit Oriented Development (TOD) tersebut karena lokasi hunian bisa lebih dekat dengan akses transportasi umum.

"Hal-hal ini memang terobosan yang harus kita galakkan, konsep-konsep TOD seperti ini ke depannya, dibandingkan perumahan berdiri sendiri tanpa ada infrastruktur yang mendukung," jabar Erick.

Baca Juga: SMF Ungkap 2 Tantangan Utama Program 3 Juta Perumahan Prabowo-Gibran  

Selain itu, Erick juga mengungkapkan catatan kepada Perum Perumnas untuk membangun perumahan yang tepat sasaran dengan ketersediaan akses jalan, listrik, hingga air bersih.

Karenanya, setiap penugasan pembangunan rumah di daerah-daerah, harus ada komitmen dan koordinasi dari pemerintah daerah maupun kementerian lain supaya fasilitas pendukung bisa terpenuhi.

"Memang perlu dukungan ketika penugasan pembangunan rumah musti ada komitmen dari pemda atau kementerian lain, sehingga tadi fasilitas pendukung bisa terpenuhi, tidak hanya membangun rumah di tempat yang tidak ada aksesbilitasnya," pungkas Menteri Erick Thohir.