Selamat

Minggu, 25 Juli 2021

BERITA

21 Juli 2021|20:58 WIB

Ekonomi Sirkular, Solusi Pengolahan Sampah Kemasan

Penandatanganan MoU multi stakehoder ini, ditargetkan dapat mengakselerasi target pemerintah mengurangi timbulan sampah hingga 30% dan meningkatkan penanganan sampah sampai 70%

Penulis: Zsasya Senorita,

Editor: Faisal Rachman

ImageIlustrasi. Nasabah menimbang sampah di Bank Sampah Tri Alam Lestari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/6/ 2021). Antara Foto/Sigid Kurniawan

JAKARTA – Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya seperti, McKinsey.org, ecoBali Recycling, dan Bali PET, sepakat menandatangani nota kesepahaman, terkait pengelolaan sampah kemasan dan praktik ekonomi sirkular di Indonesia.

Komitmen ini dijalankan sebagai langkah lanjutan dari peluncuran IPRO tahun lalu yang diinisiasi Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment (PRAISE) atau Asosiasi Untuk Kemasan dan Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan. Ketua Umum PRAISE Karyanto Wibowo menjelaskan, melalui penandatanganan MoU ini, IPRO bersama Bali PET, McKinsey, dan ecoBali, secara kolektif mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk mempercepat pelaksanaan ekonomi sirkular, khususnya di Bali.  

Kegiatan kolaboratif dan kemitraan ini dibangun oleh PRAISE melalui kerangka kerja IPRO di Indonesia. Kerangka kerja ini merupakan inisiatif dari enam perusahaan sebagai anggota pendiri PRAISE, yaitu Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, dan PT Unilever Indonesia Tbk.  

Sejak didirikan pada 2020, IPRO berupaya memenuhi komitmennya untuk menciptakan dan menggerakkan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Serta mampu mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai tinggi agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Indonesia.

Mengusung tema The Importance of Multi Stakeholder Partnership to Accelerate Circular Economy in Indonesia, organisasi ini memperluas program penanganan sampah kemasan di Indonesia. Karyanto berharap, inisiatif dan kemajuan yang suda tercipta dapat memberdayakan berbagai sektor untuk semakin mengelola sampah secara inovatif, inklusif, dan berkelanjutan

“Kami berkomitmen terhadap percepatan ekosistem ekonomi sirkular dan dampaknya di Indonesia. Langkah ini kami yakini dapat mendemonstrasikan jawaban atas tantangan sampah yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya pada acara penandatanganan MoU secara daring, Rabu (21/7).

Acara tersebut juga disaksikan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup Bali pada salah satu sesi panel di acara Indonesia Circular Economy Forum (ICEF) 2021.  


Limbah plastik kemasan di pesisir pantai. dok. Antara Foto

 

Menurut Karyanto, kemitraan para pihak tersebut menggambarkan komitmen nyata dan kemajuan kerja dari IPRO dalam menangani tantangan praktik pengelolaan sampah kemasan berkelanjutan di Indonesia. Terutama, di wilayah Bali sebagai salah satu area prioritas.

“Kemitraan ini dibangun dengan memanfaatkan berbagai pengalaman dan keahlian dari setiap organisasi untuk memberikan dampak lebih besar pada kerangka kerja IPRO,” imbuhnya.

Karyanto pun memberikan gambaran atas sejumlah pencapaian yang berhasil diraih IPRO, antara lain skema keuangan yang unik untuk material dalam kategori A. Dalam hal ini, IPRO mendukung peningkatan kapasitas pengumpulan sampah kemasan dan daur ulang terhadap material spesifik seperti PET, UBC, dan HDPE dari agregator dan atau pendaur ulang melalui skema pembiayaan insentif.  Langkah ini melibatkan mitra lokal yaitu Bali PET.

Kemudian, mendukung peningkatan kapasitas termasuk dukungan pembiayaan secara kolaboratif. Tujuannya, meningkatkan efektivitas dan produktivitas sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui Tempat Pengumpulan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah.

Limbah Holistik
Praktik kategori itu dilakukan dengan McKinsey.org yang mendorong transformasi pengelolaan limbah holistik dari TPS3R yang terpilih di Denpasar melalui Program Rethinking Recycling Academy. Sementara, pengalaman dan keahlian ecoBali di sektor pengelolaan sampah lokal, akan difokuskan untuk mengelola peningkatan kapasitas bank sampah dan penerapan inklusi sosial di sektor sampah informal.

“Bank Sampah merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah dalam pengelolaan sampah yang tertuang di dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). Serta perwujudan dari Pergub Bali No. 47 tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber,” jelas General Manager IPRO Zul Martini Indrawati.

Capaian IPRO lainnya adalah penerapan edukasi perubahan perilaku masyarakat, panduan kebijakan, dan inklusi sosial yang masuk di kategori C.  Martini bilang, saat ini, peningkatan kapasitas dan inklusi sosial yang dilakukan ecoBali berfokus untuk meningkatkan kapasitas bank sampah induk dan aktivasi inklusi sosial.

Targetnya, meningkatkan jumlah Bank Sampah Unit (BSU) aktif dan nasabah aktif di masing-masing BSU, meningkatkan pengetahuan nasabah tentang jenis sampah yang bisa didaur ulang, meningkatkan jumlah dan kualitas barang daur ulang, serta mendorong sistem pengelolaan data yang lebih baik.

“Sementara itu, implementasi aktivasi inklusi sosial dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada pengepul dan pekerja, menyediakan peralatan dasar pendukung yang memadai, serta mendampingi serta melakukan evaluasi rutin,” jelas Martini.

Pemasalahan Penting
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja yang turut hadir mengapresiasi dan mendukung inisiatif dan kemajuan yang telah dicapai PRAISE dan IPRO. Ia menegaskan, sampah merupakan salah satu permasalahan penting di Bali.


Sampah di Pantai Kuta, Bali. dok. Antara Foto

 

Untuk turut mendukung Visi Indonesia 2045 dalam hal manajemen sampah dan mewujudkan alam Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemprov Bali telah mengeluarkan beberapa kebijakan Peraturan Gubernur. Di antaranya Pergub Bali No 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

“Namun, tentunya kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemain swasta hingga masyarakat secara umum. Kami berharap keberadaan IPRO dan penandatanganan MoU ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengelolaan sampah di wilayah Bali,” ujar I Made Teja.

Senada, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar, mengapresiasi langkah lanjutan yang telah dicapai PRAISE melalui IPRO dan sejumlah mitra pelaksana lainnya.

“Di tengah kondisi menantang saat ini, tentunya isu mengenai pengelolaan sampah kemasan dan implementasi percepatan ekonomi sirkular tidak dapat diabaikan,” ujarnya.

Ia berharap, penandatanganan MoU ini dapat mengakselerasi target pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 30% dan meningkatkan penanganan sampah sampai dengan 70%. Di samping juga memenuhi target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% pada 2025 dan bebas sampah plastik sekali pakai pada 2030.

IPRO pun mengajak lebih banyak lagi pihak untuk terlibat dalam keanggotaannya. Guna meningkatkan kapasitas pengumpulan sampah kemasan, meningkatkan akses atas bahan daur ulang, dan menerapkan model yang inklusif dalam mata rantai daur ulang.

Kemudian, mengambil bagian implementasi Extended Stakeholder Responsibility (ESR), dimana peran dan tanggung jawab semua pihak terkait pengelolaan sampah dilakukan sebagaimana mestinya.

“Kami berharap kedepannya semakin banyak organisasi yang akan bergabung dalam inisiatif ini melalui IPRO,” ujar Karyanto.

 

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA