Ekonomi Kuartal IV Harus Tumbuh 5,77% Demi Kejar Target Fiskal 2025, Mungkinkah?

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk tahun fiskal 2025 akan tercapai. Meski pertumbuhan di kuartal III yang baru saja dilaporkan BPS merosot menjadi 5,04% dengan alasan faktor musiman, dirinya meyakini perbaikan akan terjadi di kuartal IV.

“Kuartal III sudah lewat jadi kita bicara kuartal IV… upaya kita perlu lakukan di kuartal IV itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2% bisa dicapai,” kata Airlangga ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Rabu (5/11).

Baca Juga: Ekonom Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Rapuh, Airlangga: Solid Di G20

Dia mengatakan, angka pertumbuhan 5,04% di kuartal II masih sesuai dengan target dan berada di jalur yang tepat, namun saat ditanya mengenai proyeksi atau target spesifik mengenai angka pertumbuhan di kuartal IV, Airlangga enggan memberikan jawaban pasti.

“Hitung aja rata-rata berapa untuk mencapai 5,2%,” singkat Airlangga.

Komitmen Pemerintah Diuji
Menanggapi target dan kondisi yang ada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan pemerintah setidaknya harus mengejar pertumbuhan minimal 5,77% di kuartal IV, untuk merealisasikan target fiskal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di 2025.

“Agar target pertumbuhan 5,2% sepanjang 2025 tercapai, Indonesia perlu mendorong Q4 tumbuh sekitar 5,77% yoy—idealnya berada di kisaran 5,7–5,9%—mengingat Q1 4,87%, Q2 5,12%, dan Q3 5,04%,” urainya kepada Validnews, Kamis (6/11).

Demi bisa mengejar target tersebut, menurutnya diperlukan eksekusi serta kebijakan yang cepat dan terukur, beberapa di antaranya dengan merunkan bunga kredit efektif untuk KPR sederhana, modal kerja UMKM, dan investasi mesin melalui target penurunan berbasis poin serta penjaminan berbasis performa tagihan.

Lebih lanjut, Syafruddin mendorong pemerintah agar mempercepat transfer ke darah (TKD) dan realisasi proyek siap jalan agar uang segera berubah menjadi jam kerja dan pesanan lokal.

Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Terkontraksi Di Kuartal III/2025, BPS: Bukan Berarti Daya Beli Lemah

“Prioritaskan belanja pusat ber-IRR sosial tinggi yang memangkas biaya logistik dan energi, jaga stabilitas pangan dan tarif transport agar konsumsi akhir tahun bergerak dan pastikan akses input bagi eksportir dengan layanan pelabuhan yang lebih cepat sehingga kapasitas produksi tidak tersendat,” urainya.

Demi mengawal upaya tersebut, Syafruddin menilai pemerintah perlu membuat komunikasi KPI mingguan berupa realisasi penurunan bunga efektif, tambahan kredit produktif, serapan belanja, dan penjualan ritel guna menguatkan ekspektasi pelaku usaha.

Bukan tanpa alasan, KPI mingguan menurutnya diperlukan mengingat tahun 2025 hanya tinggal kurang dari delapan minggu tersisa. Dirinya menambahkan, tanpa penyesuaian dan pergeseran kebijakan yang fundamental dan radikal, Indonesia akan sulit berharap agar pertumbuhan ekonomi 5,2% menjadi kenyataan.

“Kerja keras dan kerja cepat pengambil kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah daerah secara nasional menjadi keharusan mutlak. Komitmen dan kesungguhan pengambil kebijakan akan diuji dengan data,” tandas Syafruddin.