Ekonom: Danantara Bisa Percepat Pembiayaan Transisi Energi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mempercepat pembiayaan transisi energi di tanah air. Pembiayaan transisi energi itu sendiri diperlukan baik untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ataupun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Seperti dikutip Antara, Senin (17/2), ia mengusulkan, aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikonsolidasikan ke Danantara dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi. "Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara," ujar Bhima .

Ia melanjutkan, PLN dengan bantuan aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya bisa mendapatkan investasi yang sangat besar. “Dan total kan diharapkan US$900 miliar aset Danantara. Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan," ujar Bhima.

 Lebih dari itu, Ia menyebut program-program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan program terkait dengan ketahanan pangan juga dapat dibiayai dengan mekanisme Danantara. "Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi," ujar Bhima.

Dengan demikian, lanjutnya, apabila realisasi investasi sudah banyak masuk melalui Danantara, hal tersebut dapat mendorong serapan tenaga kerja, terutama di sektor formal yang lebih besar lagi.

"Tentunya bisa berkontribusi dalam pengembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung,” ujar Bhima.

Namun, ia mewanti, hal yang perlu dijaga yaitu terkait dengan tata kelolaannya. Pertama, ia menyebut Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar yang tinggi karena untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju.

“Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujar Bhima.

Kedua, lanjutnya, terkait dengan tata kelola termasuk penunjukan direksi dari Danantara harus bebas dari kepentingan politik ataupun konflik kepentingan, karena memiliki saham misalnya di industri yang rawan konflik kepentingan.

"Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar," ujar Bhima.

Kurangi Ketergantungan
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri. “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak. “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

Di sisi lain, Ia mengingatkan, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit, serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya. “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari US$900 miliar.

"Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain," kata Prabowo.

Menurutnya, Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia. “Yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," ujarnya.

Daya, Presiden melanjutkan, berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

"Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara pada World Governments Summit tanggal 14 Februari 2025 dan mengatakan Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025. Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai US$20 miliar.

Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.