Dukung Agenda Keuangan ASEAN, Indonesia Sumbang Rp6,5 M Ke Laos  

LUANG PRABANG - Pemerintah RI melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID menyalurkan bantuan senilai Rp6,5 miliar untuk mendukung Pemerintah Laos sebagai Keketuaan ASEAN 2024, khususnya pada ASEAN Finance Process. 

Program hibah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para ofisial Kemenkeu Laos dalam mempersiapkan agenda penyelenggaraan pertemuan ASEAN 2024. 

Di antaranya melalui serangkaian kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan.

“Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (4/4). 

Komitmen dimaksud ditandai dengan penandatanganan Grant Agreement pemberian hibah oleh Direktur Utama LDKPI bersama Director General of External Finance Department of Lao Ministry of Finance, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Laos, Rabu (3/4). 

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Suahasil mengungkapkan, Indonesia memiliki beberapa inisiatif yang masih perlu dilanjutkan dalam Keketuaan ASEAN 2024, khususnya inisiatif-inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia di jalur keuangan.

Mencakup kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan (ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting) dan Pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN (ASEAN Treasury Forum). Menurut Suahasil, dukungan hibah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada kawasan.

“Kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkret dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya,” terangnya. 

Selain itu, komitmen Indonesia di ASEAN Finance Process juga diwujudkan dengan membantu perumusan hal-hal substantif dan pengaturan logistik. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LDKPI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. 

Selanjutnya, dalam Keketuaan ASEAN 2024, Laos sebagai chairmanship bertanggungjawab dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan 2024. Begitu pula bertanggung jawab melanjutkan agenda-agenda yang telah dimandatkan. 

Dukungan Pemerintah Indonesia kepada Laos juga diharapkan agar kerja sama bidang keuangan ASEAN dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan. 

Sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pascapandemi covid-19, yaitu konektivitas, sustainabilitas, dan responsivitas dari ASEAN.

Dukung Aksi Iklim dan Reformasi Kebijakan Ekonomi Untuk Masa Depan Hijau
Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia berperan penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengintegrasikan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal. 

Wamenkeu Suahasil percaya, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA) dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik untuk implementasi kebijakan aksi iklim ke dalam ekonomi negara.

“(Agar) memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran Koalisi Menteri Keuangan, serta berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan,” jelasnya dalam rangkaian pertemuan 11th AFMGM di sesi ‘Enhancing The Role of Ministries of Finance For Climate Action in Southeast Asia’, Rabu (3/4).

Sebagai bagian inisiatif ini, pada 2023 Indonesia telah menghasilkan panduan ‘Memperkuat Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Aksi Iklim’ hasil kolaborasi besar antara berbagai pemangku kepentingan. 

Panduan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana Kemenkeu dapat memasukkan aksi iklim ke dalam strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan pengelolaan anggaran.

Selain itu, CFMCA juga telah membentuk tiga workstream lintas yang difokuskan pada alam, adaptasi, dan transisi hijau. Workstream ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi, pembangunan kapasitas, dan pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan aksi iklim.

CFMCA di bawah kepemimpinan Menkeu Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah berhasil menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusional, termasuk ADB, IMF, Bank Dunia, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan lainnya, untuk membantu membangun kebijakan yang mendukung aksi iklim.

Indonesia sebagai salah satu pemimpin CFMCA, telah berkomitmen kuat terhadap aksi iklim melalui sejumlah reformasi struktural yang dilakukan. Indonesia juga telah bergerak maju dalam memperkuat sektor keuangan serta menerapkan aturan yang disiplin dan konsisten dalam kebijakan fiskalnya.

Mulai dari reformasi kelembagaan pasca Krisis Keuangan Asia 1998 hingga langkah-langkah yang diambil pasca Krisis Keuangan Global 2009. Tantangan-tantangan yang dihadapi telah dilihat sebagai kesempatan untuk mempercepat reformasi.

“Indonesia bertekad untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan teknologi hijau, serta memperkuat kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon,” ucapnya.

Strategi utama Indonesia yakni untuk memfasilitasi transisi hijau mencakup penguatan implementasi kontribusi sektor ekonomi yang ditentukan secara nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC), mendorong investasi di energi terbarukan, dan meminta dukungan internasional untuk menutup celah pendanaan iklim.

Indonesia siap untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara bersamaan, RI juga memperkuat kebijakan yang ada seperti Penandaan Anggaran Iklim (CBT), mekanisme pembiayaan hijau, pasar karbon, dan Dana Lingkungan Indonesia.

Begitu juga, skema kemitraan yang beragam yang bertujuan untuk menarik investasi hijau seperti pengembangan pembiayaan transisi energi melalui skema energy transition mechanism (ETM).

“Sebagai bagian dari mekanisme transisi yang komprehensif, Indonesia akan mulai memperkenalkan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batubara,” ujar Wamenkeu. 

Melalui kerangka Pengembangan Rendah Karbon dan partisipasi aktif dalam platform seperti Kebijakan Keuangan Iklim ASEAN di bawah ADB, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota CFMCA lainnya siap untuk mengatasi risiko iklim dan mempercepat perubahan menuju ekonomi yang berkelanjutan.

“Upaya bersama-sama negara-negara anggota CFMCA dan kerja sama dengan mitra institusional, akan membantu menghadapi tantangan perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.