Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|20:25 WIB

DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian Keuangan 2022 Rp43,19 Triliun

Untuk 2021, realisasi kinerja baru mencapai 53,58%

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageGedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ANTARA/HO-Dokumentasi Kemenkeu.

JAKARTA - Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun.

“Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Kamis (10/6).

Adapun program dalam Kementerian Keuangan terdiri dari program kebijakan fiskal dengan pagu indikatif Rp27,41 miliar. Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara Rp3,20 triliun.

Selanjutnya, program pengelolaan belanja negara sebesar Rp18,38 miliar. Program perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp144,00 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp39,79 triliun.

Sementara, jika dirinci berdasarkan per unit eselon I Kementerian Keuangan yang menjalankan program-program tersebut maka anggaran ini akan dibagikan kepada Sekretariat Jenderal sebesar Rp22,94 triliun, dan Inspektorat Jenderal sebesar Rp76,1 miliar.

Lalu, Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp100,22 miliar, Direktorat Jenderal Pajak Rp8,26 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp2,91 triliun, serta Direktorat Jenderal Perimbangan dan Risiko Rp71,73 miliar.

Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Rp296,42 miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp7,24 triliun, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp635,73 miliar.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp485,14 miliar, Badan Kebijakan Fiskal Rp91 miliar, serta Lembaga National Single Window (LNSW) Rp66,98 miliar.

Sedangkan, berdasarkan fungsinya maka pagu indikatif 2022 akan meliputi pelayanan umum sebesar Rp39,75 triliun, ekonomi sebesar Rp189,51 miliar, dan pendidikan Rp3,26 triliun.

Berdasarkan sumber dananya, pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2022 terdiri dari rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,08 miliar, dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp9,56 triliun.

Baru 53,58%
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 pihaknya secara keseluruhan yang meliputi badan layanan umum (BLU) dan non-BLU mencapai Rp24,79 triliun per 8 Juni.

Ia menyebutkan realisasi sebesar Rp24,79 triliun tersebut merupakan 53,58% dari pagu sebesar Rp46,27 triliun dan menurun 3,41% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy) yang mencapai 55,47% dari pagu.

“Kami terus melakukan tracking antara penggunaan anggaran dan kinerja organisasi,” katanya.

Bendahara Negara mengatakan realisasi itu meliputi belanja pegawai Rp10,84 triliun atau 52,72% dari pagu Rp20,57 triliun, belanja barang Rp13,64 triliun atau 59,78% dari pagu Rp22,82 triliun dan belanja modal Rp305,46 miliar atau 10,61% dari pagu Rp2,88 triliun.

Kemudian, ia merinci, untuk realisasi non-BLU adalah sebesar Rp13,54 triliun atau 42,43% dari pagu Rp31,91 triliun yang meliputi belanja pegawai Rp10,84 triliun atau 52,72% dari pagu Rp20,57 triliun.

Belanja barang Rp2,39 triliun atau 28,17% dari pagu Rp8,49 triliun dan belanja modal Rp305,13 miliar atau 10,69% dari pagu Rp2,85 triliun.

Sementara realisasi untuk BLU sebesar Rp11,25 triliun atau 78,36% dari pagu Rp14,36 triliun yang terdiri atas belanja barang Rp11,25 triliun atau 78,5% dari pagu Rp14,33 triliun dan belanja modal Rp0,33 miliar atau 1,29% dari pagu Rp25,36 miliar.

Sedangkan, untuk tahun 2020 sendiri, realisasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan pada 2020 secara keseluruhan mencapai Rp62,08 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan realisasi sebesar Rp62,08 triliun tersebut merupakan 94,46% dari pagu sebesar Rp65,72 triliun dan meningkat 10,25% dari realisasi anggaran pada 2019 yang mencapai 85,68% dari pagu.

“Ini kinerja Kemenkeu dengan BLU yang berarti ada belanjanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) makanya angkanya jadi Rp65 triliun,” ungkapnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER