DPR: Perbankan dan Pemerintah Harus Bisa Antisipasi Serangan Siber

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menegaskan, perbankan dan pemerintah mesti meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang. Hal ini ditekankan merespons dugaan serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari belakangan.

Politisi F-PKS ini mendorong setiap perbankan, termasuk BSI, untuk melakukan evaluasi keamanan layanan. Termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi melalui alternatif strategi dan respon terhadap berbagai resiko kejahatan siber.

"Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan jika dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Peningkatan ancaman siber tentu harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan” ungkapnya, Jakarta, Jumat (12/5).

Legislator Dapil Lampung II ini mengingatkan, terdapat implikasi serius dari berbagai aktivitas kejahatan siber di dunia perbankan. Bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap keamanan perbankan.

“Kita harus belajar banyak dari kasus serangan siber yang bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah” imbuhnya.

Baca Juga: Layanan Sempat Terganggu, Dirut BSI Akui Ada Indikasi Serangan Siber

Junaidi mendorong roda kesiapan keamanan siber. Menurutnya, perbankan harus berputar lebih cepat dibanding roda kejahatan siber. 

Apabila kesiapan keamanan dikayuh lambat, dikhawatirkan bukan saja meningkatkan risiko, tapi meningkatkan kemungkinan gangguan aktivitas layanan perbankan nasional.

Ia kembali menegaskan, kepedulian pemerintah dan OJK harus hadir semakin dalam, sehingga ada tindak lanjut nyata untuk benar-benar memperkuat cyber security dan cyber protection. Selain itu, diharapkan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi BSI dapat bersikap transparan terkait permasalahan ini.

"Memperkuat keamanan siber tentu tidak hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab perbankan, melainkan perlu dukungan pemerintah dalam membangun model yang lebih efektif dalam mengantisipasi serangan siber di masa depan”, ungkapnya.

Adaptasi Serangan Kejahatan Digital 
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta keamanan siber (cyber security) di dunia perbankan harus dibuat berlapis sekaligus mengurangi kejahatan di era digital, yang baru-baru ini dialami oleh BSI yang mengalami peretasan. 

Politisi F-PDIP itu juga berpesan, setiap bank harus berhati-hati pada para oknum baik dari internal maupun eksternal. Ia menggarisbawahi, keamanan jagad maya merupakan fokus manajemen risiko di era digital.

"Itu alasan manajemen keamanannya dilakukan berlapis-lapis. Setiap pembobolan harus diselidiki secara saksama. Dalam sejumlah kasus, ada persekongkolan antara orang dalam, konsultan IT, dan spesialis pembobol (hackers)," kata Hendrawan, Kamis (11/5).

Sementara itu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data milik nasabah. 

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan, bahwa pihaknya terus melakukan proses normalisasi dengan fokus utama untuk menjaga dana dan data nasabah tetap aman. Hingga saat ini proses normalisasi layanan telah dilakukan dengan baik.