DPR Minta Pemerintah Akomodasi Petani Sawit Ekspor TBS

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah membuat aturan yang jelas dan tegas, menanggapi maraknya aksi jual Tandan Buah Segar (TBS) oleh petani sawit ke Malaysia. 

Pemerintah diminta membuat aturan perizinan terkait, agar tindakan petani menjual hasil panennya ke luar negeri aman secara hukum.

Dia juga meminta pemerintah dapat memaklumi sikap petani sawit tersebut, karena harga komoditas tersebut anjlok di dalam negeri. Sementara itu, harga TBS di Malaysia masih bagus.

“Pemerintah harus mengatur soal ini dengan baik, agar kerja keras petani sawit menjadi optimal dan penerimaan negara juga bertambah. Ini langkah penting, agar kesejahteraan petani sawit rakyat tidak merosot,” jelas Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Selasa (5/7).

Lebih lanjut, dia mengimbau, agar pemerintah jangan hanya memfasilitasi ekspor CPO para pengusaha, sedangkan abai terhadap nasib petani sawit rakyat

Mulyanto menambahkan, pemerintah harus memberi perhatian serius pada nasib petani sawit. Karena itu, menurutnya, tidak ada salahnya kalau pemerintah mengizinkan petani rakyat untuk mengekspor TBS sawit tersebut.

Selain itu, legislator juga mendesak Pemerintah untuk segera menata industri atau pabrik kelapa sawit (PKS). Selama ini PKS tersebut yang membeli TBS dari petani sawit rakyat. 

Sekarang ini PKS sudah banyak yang menolak TBS petani, bahkan tidak sedikit PKS ini yang tutup. Akibatnya, harga TBS petani rakyat anjlok ke titik nadir. 

“Kalau kondisi ini dibiarkan atau terlambat ditangani, maka tidak tertutup kemungkinan industri sawit kita akan kolaps,” tegasnya.

Untuk diketahui, meski harga CPO dunia sejak Maret 2022 secara umum mulai turun, namun harga CPO termasuk harga TBS kelapa sawit di Malaysia masih lebih baik ketimbang di Indonesia. Bahkan, terdapat perbedaan harganya cukup signifikan.

Di Malaysia, harga TBS masih berada di kisaran angka Rp3.500 hingga Rp4.500 per kg. Sementara itu, harga TBS di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah hanya sekitar Rp1.200 hingga Rp1.600 per kg. Bahkan harga di tingkat petani rakyat bisa jauh lebih rendah lagi.

"Disparitas harga inilah yang diduga menjadi daya tarik eskpor TBS petani rakyat ke negeri tetangga Malaysia," terangnya.

Untuk harga CPO di Indonesia, berdasarkan data bursa KPB Nusantara, puncaknya terjadi pada Maret 2022 pada angka Rp17.000 per kilogram. Kemudian terus merosot pada bulan-bulan berikutnya. Sekarang harganya sudah di bawah Rp8.000 per kilogram.

Namun demikian, harga minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah belum turun secara signifikan.

Minta Percepat Ekspor CPO 
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemendag mempercepat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan bahan baku minyak goreng guna memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani.

Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng, menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).

"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan," kata Menko Luhut, Jumat (1/7). 

Adapun, pemerintah telah memberikan insentif kuota ekspor sebesar lima kali lipat kepada produsen dari realisasi pendistribusian DMO dan DPO (kewajiban harga domestik). 

Contohnya jika bisa menyalurkan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu/liter sebanyak 1.000 ton, produsen tersebut diperbolehkan melakukan ekspor lima kali lipat dari 1.000 ton.

Menko Luhut pun memastikan, saat ini pemerintah tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.

"Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000/liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani," ujarnya.

Per Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan, guna memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.

Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama enam bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.