Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|20:45 WIB

DPR Minta E-Commerce Kendalikan UMKM Penjual Barang Impor

Akan sangat percuma perhatian yang diberikan semua pemangku kebijakan, jika UMKM masih menerapkan atau menjual barang-barang impor dari asing via perdagangan digital atau lokapasar.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Dian Hapsari

ImageSejumlah pekerja mendesain sepatu lokal sebelum produksi di Pabrik Sepatu Aerostreet, Wonosari. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menekankan, semua upaya dukungan kepada pelaku usaha mikro-menengah di dalam negeri akan sia-sia. Apabila dalam pelaksanaannya, UMKM tersebut malah menjual produk hasil impor. 

Akan sangat percuma perhatian yang diberikan semua pemangku kebijakan, jika UMKM masih menerapkan atau menjual barang-barang impor dari asing via perdagangan digital atau lokapasar.

"Kalau (e-commerce) bilang bahwa mengutamakan UMKM, tapi UMKM-nya kebanyakan menjual barang impor ya percuma," terangnya dalam RDPU dengab sejumlah CEO e-commerce, Jakarta, Rabu (15/9).

Ia juga mencontohkan, akan tidak elok jika pelaku usaha mikro-menengah sebanyak 90%-nya masih menjual produk impor. Karena itu, dirinya meminta pengelola e-commerce dapat menggalakan filterisasi produk jualan UMKM berasal dari dalam negeri. 

Kembali, ia tegaskan, agar e-commerce tidak menutup diri menanggapi fakta bahwa masih banyak UMKM yang menjual produk impor. Dan tidak menjadi kedok bahwa e-commerce terus mendukung perkembangan UMKM yang tetap berjualan produk impor. 

"Ini kurang bagus, saran saya kita harus mandiri dalam bidang ekonomi... Jadi penjajahan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan produk-produk dalam negeri mesti dilindungi," pungkasnya. 

Kemenkop-UKM mencatat, hingga 2021, dari hampir 65 juta UMKM di Indonesia baru 21% saja yang menangkap kesempatan teedigitalisasi. Sementara itu, sekitar 35% pelaku UMKM mengalami kesulitan memasarkan produk selama pandemi. 

Adapun 34% pelaku UMKM dilaporkan mengalami penurunan pendapatan rata-rata sekitar 40-90% selama pandemi. Smesco pun mencatat di 2020, terdapat tiga jenis UMKM yang paling terdampak pandemi, yakni UMKM kuliner (43,09%); Jasa (25,02%); dan fesyen (13,01%).

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menjelaskan, mengenai ekspor-impor produk, hal itu kembali pada realitas di lapangan konsumen. Konsumen atau pembeli akan cenderung membeli apa yang ingin dibeli. 

Ia mengibaratkan, ekosistem di e-commerce layaknya kegiatan perdagangan di pasar, sedangkan penyewa atau seller hanya akan cenderung menjual apa yang dicari konsumen. 

Kondisi ideal, akan lebih bagus jika Indonesia bisa mengekspor produk, apalagi bisa menekan laju impor. Ditambah dengan masyarakat Nusantara yang bangga dan berkenan membeli produk dari dalam negeri. 

"(Tapi) faktanya, kita juga harus introspeksi karena kita suka barang impor. Martabak saja itu bahan dasarnya impor, seperti tepung terigu, mentega wisjman, keju yang semuanya kita impor," terang Rachmat. 

Kekinian, tidak dapat dimungkiri, semua pihak mesti menanggapi ini sebagai pekerjaan rumah bersama. Karenanya, kampanye untuk mengupayakan produk asli dalam negeri mesti terus disokong. Alih-alih hanya sekadar membatasi pemasangan barang impor di rak jualan utama dan selalu dicari orang. 

"Kita tidak bisa memusuhi barang impor. Tapi kalau ingin UMKM kita atau barang produksi lokal maju, kita harus pilih barang produksi indonesia," ujarnya. 

Karenanya, pengusaha e-commerce mengaku begitu gembira dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI yang digagas pemerintah. Ke depan, sarannya, anggaran dan regulasi bisa lebih besar dikerahkan terhadap fokus program terkait. 

Terkait itu, Gojek mencatat, setidaknya sebanyak 3,7 juta UMKM telah bergabung ke berbagai ekosistem digital selama Gernas BBI 2020. Proyeksinya di 2025, pelanggan digital rata-rata dapat bertransaksi 3,5 kali lipat lebih besar dibanding pada 2018.


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA