Selamat

Senin, 23 Mei 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

14 Mei 2022

12:45 WIB

DPR Minta Bulog Kerja Cepat Stabilkan Harga Minyak Goreng Curah

Mulyanto juga meminta Kemenperin dan Kemendag untuk mempercepat proses kerja Bulog.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Dian Kusumo Hapsari

DPR Minta Bulog Kerja Cepat Stabilkan Harga Minyak Goreng Curah
Warga membawa minyak goreng yang dibeli dengan harga murah saat pasar murah Ramadhan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/4/2022).
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Perum Bulog untuk tidak banyak berwacana dan obral janji, terkait upaya normalisasi harga minyak goreng (migor) curah.

Sebaiknya Bulog langsung kerja ekstra keras segera mempersiapkan distribusi migor curah dengan baik, agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

“Bulog jangan melulu tenggelam pada birokrasi dan koordinasi antar kementerian,” tegas Mulyanto, Jakarta, Jumat (13/5).

Mulyanto juga meminta Kemenperin dan Kemendag untuk mempercepat proses kerja Bulog. Termasuk pengaturan kebijakan teknis, koordinasi, serta penyiapan pendanaan sebagai modal kerja pembelian migor dari produsen.

Pasalnya, ia menekankan, agrometer kebijakan pelarangan ekspor CPO berjalan terus dengan harga mahal yang harus dibayar pemerintah. Apalagi, amanat penyaluran migor oleh Bulog sudah berjalan hampir tiga pekan. 

“Namun, tata niaga migor curah di lapangan tidak memperlihatkan perubahan yang berarti. Migor curah masih langka dan harga masih jauh di atas HET,” ujarnya.

Menurut data PIHPS Nasional per 12 Mei 2022, harga migor curah masih bertengger di level Rp19.000/kg, berbanding patokan HET yang semestinya sekitar Rp15.500/kg.

Dirinya pun mendapat laporan bahwa di pasar masih muncul berbagai merek baru migor kemasan. Artinya kemungkinan terjadinya proses kemas ulang atau repacking migor curah menjadi migor kemasan masih sangat terbuka. 

Belum lagi peluang terjadinya penyaluran migor curah yang menyimpang ke pihak tidak berhak, seperti industri makanan dan minuman, perhotelan serta pariwisata. Selain itu, Mulyanto mempertanyakan sisi produksi yang masih tidak jelas. 

“Berapa banyak migor curah yang sudah digelontorkan? Jangan-jangan masih jauh di bawah target komitmen yang ditetapkan,” ungkap Mulyanto.

Padahal, di saat bersamaan aktivitas penyelundupan CPO dan turunannya ke negara tetangga makin marak. Bila hal ini benar terjadi, maka menjadi wajar kalau harga migor curah belum juga turun, meski pelarangan ekspor CPO sudah berlangsung tiga pekan. 

Sementara para petani sawit rakyat, imbuhnya, sudah pada berteriak bahkan menyatakan akan berdemo ke istana. Pasalnya, harga tandan buah segar (TBS) yang dimiliki petani anjlok hampir Rp1.000/kg di saat harga pupuk yang tinggi.

“Belum lagi devisa negara hilang per hari sekitar Rp1 triliun, dari potensi ekspor CPO dan turunannya (yang dilarang ekspor),” tandasnya.

Hitungannya, potensi devisa negara yang hilang akibat pelarangan ekspor CPO-turunan mencapai Rp27 triliun/bulan atau sekitar Rp1 triliun/hari. 

Begitu juga lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri Indonesia, karena kebijakan radikal yang diputuskan presiden pada akhir April lalu. Termasuk kekhawatiran nasib 16.2 juta pekerja industri sawit.

Jamin Insentif Petani Sawit Rakyat 

Sebelumnya, Mulyanto meminta pemerintah, untuk minimalisir risiko kebijakan proses penurunan harga migor agar sesuai HET bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit rakyat. Setidaknya, petani harus diberikan insentif selama pelarangan ekspor berlangsung. 

“Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya,” terang Mulyanto, Kamis (12/3).

Dirinya pun memperkirakan, adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan.

Sebab, daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut, rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari, sedangkan kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

“Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada enam minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal,” pungkasnya.



KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER