DPR: Masyarakat "Dipaksa" Beli LPG 3 Kg Non-Subsidi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut, pemerintah super tega pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi. Bukannya mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi, pemerintah malah meluncurkan produk LPG 3 kg non-subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal.

Kebijakan itu, Mulyanto yakini akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. 

“Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non-subsidi,” sebutnya dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat (28/7).

Mulyanto juga memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non-subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat, selisih harga jualnya yang sangat besar.

“Saat ini, Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, jauh kebih mahal dari gas melon 3 kg bersubsidi yang sekitar Rp20.000. Produksi gas pink 3 kg (Bright) ini rawan penyimpangan,” tegasnya.

Baca Juga: Bos Pertamina Ungkap Masalah Kelangkaan 'Tabung Ijo'

Dia menambahkan, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi.

“Modus ini, tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, produk gas elpiji pink berukuran 3 kg ini, yang berukuran sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi, akan makin memudahkan modus pengoplosan. Apalagi margin harganya begitu besar, mencapai Rp36.000 per tabung, sehingga disinyalir modus pengoplosan bisa semakin marak.

Karena itu, Mulyanto menekankan, modus pengoplosan elpiji ukuran 3 kg subsidi ke dalam dalam tabung 12 kg non subsidi sudah jamak dilakukan. Apalagi, jika sampai barang dan ukurannya serupa. Kasarnya, tinggal mengecat ulang dari tabung berwarna hijau menjadi pink; berubah dari barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi.

“Ini kan semakin rawan dan bentuk dualitas produk, di mana komoditas yang sama, dijual dengan harga yang berbeda. Yang satu bersubsidi dan yang lain non-subsidi,” jelasnya.

Sebagai informasi, harga LPG di Indonesia tetap bertahan di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal 2022.

Sebaliknya, yang terjadi di dalam negeri justru muncul kelangkaan gas LPG 3 kg dan harganya juga melejit. Kelangkaan ini dilaporkan dari berbagai daerah seperti Balikpapan, Makassar, Bali, Banyuwangi, hingga Sumbar.

Meski disinyalir ada penumbuhan demand pasca pandemi covid-19, namun Pertamina memperkirakan, over kuota tersebut tidak lebih dari 2,7% atau kekurangan sebesar 0,3 juta ton LPG 3 kg.

APBN edisi Juli 2023 mencatat, realisasi Belanja Subsidi energi utamanya bersumber dari Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Pertroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg yang mencapai Rp40,98 triliun atau sekitar 29,40% dari pagu.

Baca Juga: Ramai Soal Kelangkaan LPG 3 Kg, Pertamina Pastikan Stok di Jatim Aman 

Secara tahunan (yoy) pertumbuhan realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg mengalami penurunan sebesar 24,55%. Penurunan realisasi Subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg diantaranya dipengaruhi penurunan ICP yang rata-rata turun sebesar 27,75% (yoy) selama periode Januari-Juni 2023. 

Namun, apabila dilihat dari sisi volume konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kg justru mengalami kenaikan. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Mei 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,94% (yoy) sedangkan untuk volume konsumsi LPG 3 kg juga naik yaitu sebesar 8,91% (yoy).

Sementara itu, realisasi Subsidi Listrik mencapai Rp26,10 triliun atau 35,96% dari pagu atau mengalami kenaikan sebesar 22,69% (yoy). Adapun kenaikan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang mengalami pelemahan sebesar 4,19% (yoy). 

Spesifik, APBN mencatat, pemerintah telah membayarkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp32,5 triliun selama semester I/2023. Dengan begitu, pemerintah rata-rata menggelontorkan dana sebesar Rp5,4 triliun/bulan untuk membayar sebesar 3,3 juta MT untuk LPG.