DPR Ingatkan UMKM Butuh Pendampingan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto menilai masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam hal kelayakan produk dan strategi pemasaran.

"Kita bisa belajar dari beberapa kasus seperti ‘Mama Khas Banjar’ di Kalimantan Selatan atau ‘Ayam Widuran’ di Solo, yang mencerminkan pentingnya pendampingan berkelanjutan,” ujar Beniyanto di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (28/5).

Dirinya memberi gambaran, bagi pelaku UMKM yang bergelut di bisnis kuliner, produk kuliner seperti jajanan siap konsumsi harus memenuhi berbagai ketentuan, termasuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sertifikasi halal, dan informasi nilai gizi.

Sebab itu, Beniyanto berharap agar sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM terus diperkuat, demi mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

“Saya mendorong Kementerian UMKM untuk mengambil langkah strategis dalam implementasi program Holding UMKM agar pendampingan terhadap pelaku usaha benar-benar berjalan efektif,” katanya.

Baca Juga: MES Solo Dorong Pelaku Kuliner Segera Sertifikasi Halal Produk

Holding UMKM Jadi Solusi Akses KUR Perbankan
Beni juga menilai, Holding UMKM bisa mempermudah UMKM mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berasal dari perbankan. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun, namun belum terealisasi dengan baik.

"Holding UMKM ini bisa menjadi kendaraan kolektif agar pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut dengan lebih mudah dan efektif,” katanya.

Sebagai catatan, per tanggal 2 Mei 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp87,19 triliun, atau sekitar 29,1% dari target tahunan Rp300 triliun, dengan menjangkau lebih dari 1 juta debitur UMKM.

Sebelumnya, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza juga mengungkap 69,5% UMKM di Indonesia belum mampu mengakses kredit perbankan. Hal tersebut, disebabkan oleh kurangnya akses perbankan bagi UMKM mulai dari status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang belum memadai, kurangnya agunan, hingga tingginya suku bunga kredit yang tidak bersahabat bagi usaha mikro kecil.

Berangkat dari kondisi tersebut, Beniyanto kembali menegaskan Holding UMKM nantinya juga dapat berperan penting sebagai wadah pelatihan, sosialisasi, dan edukasi bagi pelaku usaha. Fokus dari langkah ini, adalah untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar kelayakan jual sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Dirjen PKTN Buka Suara Kasus UMKM Mama Khas Banjar

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan membuat UMKM holding yang bertujuan untuk menghubungkan pengusaha UMKM dengan industri besar.

Maman juga melihat kesempatan UMKM mampu berkembang lebih jauh lewat holding ini. Dukungan Kementerian UMKM yang akan dihadirkan yakni melalui pelatihan produksi, akses pembiayaan, perencanaan bisnis hingga disiapkan rantai pasok serta investor sehingga dalam ekosistem holding ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak lagi terpecah atau terpisah satu sama lain.

“Namun harapan kita holding ini di bawahnya itu akan memberdayakan mendapatkan supply, spare parts segala macam. Itu semuanya di UMKM kita inilah, yang tadi kami ini ingin membangun connectivity antara UMKM dengan industri besar,” ujar Maman usai membuka gelaran Entrepreneur Finance Fiesta 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/12/2024).