Selamat

Minggu, 25 Juli 2021

WIRAUSAHA

03 Juli 2021|14:18 WIB

DPR: Batalkan Rencana Penghapusan Insentif PPh UKM

Rencana pencabutan intensif PPh Final bagi UMKM juga tidak sejalan dengan Bab V Pasal 92 ayat (4) UU Cipta Kerja

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi UMKM Makanan. Dalam PPKM Darurat, warung makan hanya diizinkan memberikan layanan delivery order atau takeaway. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

SURABAYA - Anggota Komisi VI DPR RI F-PKS Amin Ak mendesak pemerintah membatalkan rencana penghapusan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp50 miliar.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan sekarang mengingat pandemi belum berakhir. Terlebih pelaku UMKM bakal terkena dampak negatif dari pemberlakukan PPKM darurat. 

"Pembatasan mobilitas masyarakat pastinya berdampak pada keberlangsungan usaha. Butuh waktu lama untuk pulih,” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Sabtu (3/7).

Rencana penghapusan insentif tersebut dikeluarkan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, data dari Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan akhir 2020 saja, sudah ada 163.713 pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19. Pengetatan mobilitas ini akan menutup banyak sektor, terutama ritel, transportasi, logistik, dan properti.

Dirinya mengaku khawatir munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi jika insentif tersebut juga dihapus. BPS mencatat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,74 juta orang pada Februari 2021. Jumlah pengangguran meningkat 26,3% secara tahunan.

“Jika insentif PPh Final dicabut, pasti akan lebih banyak lagi pelaku usaha yang kapasitas usahanya menurun," terangnya.

Anggota DPR RI dapil Jawa Timur IV itu melanjutkan, ketentuan yang ada di dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan, merupakan Pasal tambahan yang dibuat untuk meringankan beban UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang.

Klausul tersebut memberikan insentif kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

Jika dicabut, ungkapnya, maka sama saja pemerintah tidak mendukung UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang.

Ia menambahkan, rencana pencabutan intensif PPh Final bagi UMKM juga tidak sejalan dengan Bab V Pasal 92 ayat (4) UU Cipta Kerja, yang memberikan insentif PPh kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Padahal selama ini presiden mengklaim sangat mendukung pertumbuhan UMKM.

“Jika Presiden Jokowi menyetujui pencabutan insentif PPh yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul penilaian tertentu terhadap presiden," pungkasnya.

Secara historis, pengurangan tarif bagi UMKM pertama kali terjadi pada 2008. Kala itu ketentuan muncul sebagai bentuk kemudahan berusaha, karena di tahun yang sama terjadi pelambanan ekonomi dunia. 

Kebijakan terkait usaha mikro-menengah kembali muncul pada 2013, dengan bentuk PPh Final 1%. 

Adapun Kemenkeu lewat Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak, yang dimanfaatkan untuk mendukung iklim investasi dan rumah tangga. Jumlah estimasinya pun terus mengalami kenaikan dari Rp192,6 triliun pada 2016, hingga Rp257,2 triliun pada 2019. 

Spesifik, insentif pajak bagi UMKM pada 2019 ditaksir mencapai Rp64,6 triliun, setara 25,1% dari keseluruhan tax expenditure Rp257,2 triliun. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER