Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

04 Agustus 2021|17:22 WIB

DJP Tunjuk Shutterstock Pungut Pajak Digital

Dengan penambahan enam perusahaan, maka pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 81 badan usaha

Oleh: Faisal Rachman

ImageIlustrasi. Vlogger makanan sedang merekam video. Shutterstock/dok

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk Shutterstock Inc dan Shutterstock Ireland Ltd, sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Perusahaan global penyedia fotografi stok, rekaman stok, musik stok, dan alat pengeditan ini diminta memungut PPN atas produk digital yang dijual kepada pelanggannya di Indonesia.
 
 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Rabu (4/8) mengatakan, DJP juga menunjuk empat perusahaan lainnya untuk melakukan hal serupa. Keempatnya adalah Fenix International Limited, Bold LLC, High Morale Developments Limited, dan Aceville Pte Ltd untuk hal yang sama.
 
 "Dengan penambahan enam perusahaan tersebut, maka pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 81 badan usaha," serunya.
 
 Ia memaparkan enam perusahaan yang telah memenuhi kriteria tersebut, berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital kepada konsumen di Indonesia sejak 1 Agustus 2021. 

Menurut dia, jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.
 
Neilmaldrin memastikan, pemungutan PPN PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.
 
 "DJP mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang dilakukan sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN," katanya.
 
 DJP, lanjutnya, juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah. 

“Dengan era digital yang makin menjadi suatu platform dalam kita berinteraksi maka kita perlu melakukan kesetaraan pemungutan PPN antara produk digital dalam negeri dan luar negeri,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 
 Neilmaldrin juga memaparkan realisasi penerimaan PPN PPSE hingga Juli 2021 sudah mencapai Rp2,2 triliun. Sebelumnya, sebanyak 75 perusahaan global telah tercatat sudah bekerja sama dengan DJP sejak awal Juli 2020 untuk memungut PPN digital.
 
 Perusahaan yang sebagian besar berada di luar negeri tersebut antara lain Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB. Kemudian Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC dan Audible Inc.

 


Perdagangan Online
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menginginkan otoritas perpajakan lebih inovatif menemukan berbagai terobosan, untuk menggenjot penerimaan negara, tanpa menambah beban rakyat.
 
"Satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak pendidikan untuk rakyat," tuturnya beberapa waktu lalu, 

Menurut politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas ini, salah satu yang dapat dikembangkan adalah pajak pada sektor e-commerce yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan saat ini.

Senada, Anggota Badan Anggaran DPR Ratna Juwita menyatakan usulan pengembangan pajak dalam sektor e-commerce, adalah hal yang serius dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut bila hendak memperluas basis pajak negara. 

Namun, ia juga menginginkan skema terkait hal tersebut dipersiapkan dengan baik sehingga ke depannya tidak muncul beragam isu yang membuat gaduh dan tidak solutif.
 
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menyatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dinilai akan dapat membuat sistem perpajakan nasional lebih berkelanjutan dan seiring perkembangan zaman.
 
"RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel, juga membangun pondasi perpajakan dalam rangka keberlanjutan reformasi perpajakan untuk menjawab berbagai tantangan," ujarnya.
 
Menurut dia, saat ini, agenda reformasi perpajakan Indonesia dipengaruhi oleh dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global. Terutama yang terkait dengan maraknya transaksi lintas negara dan transaksi ekonomi digital.
 
Untuk itu, Amir juga sepakat bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA