DJP Klarifikasi Soal Aduan Premanisme Di KPP Tigaraksa

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengusut lebih dalam soal aduan premanisme yang dilakukan oleh oknum account representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa.

Bimo mengatakan, dirinya telah memerintah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP untuk mengklarifikasi dan menggali informasi lebih jauh mengenai aduan yang disampaikan. Bukan tanpa alasan, menurutnya informasi yang sekadar disampaikan melalui layanan hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ tersebut kurang rinci dan mendetail

“Informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu terbatas dan kurang lengkap. Artinya, kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke penyampai informasi,” beber Bimo dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10).

Baca Juga: Pajak E-Commerce Diterapkan Jika Ekonomi RI Sudah Tumbuh 6%

Sebab itu, Dirjen Bimo meminta masyarakat yang memiliki aduan serupa atau lainnya juga menyampaikan hal sama melalui whistleblowing system guna memberikan informasi lebih rinci mengenai identitas oknum yang diyakini melakukan aksi premanisme.

Sebagai catatan, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap terdapat aduan dari masyarakat yang menyebut aksi premanisme di KPP Tigaraksa, dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu singkat.

“Siapa Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih, enggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah, ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas (masalah) selesai, ternyata enggak,” ungkap Purbaya kepada awak media, di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10).

Tegas Pecat Pegawai Fraud
Dalam kesempatan sama, Dirjen Bimo kembali mengatakan pihaknya akan bertindak tegas menangani karyawan yang terbukti melakukan fraud, termasuk dalam hal melakukan aksi premanisme atau meminta uang kepada WP saat ingin melakukan proses pelaporan atau pembayaran pajak.

"Tentu kita, seperti komitmen saya juga sejak awal, fraud sedikitpun akan saya tindak, bahkan akan saya pecat," kata Bimo.

Baca Juga: Setahun Perpajakan Prabowo; Tebar Insentif Hingga Perkuat Hukum Tambang-Sawit

Senada, Menkeu Purbaya mengungkap banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan Menteri yang saat ini didudukinya hanya bertahan selama empat atau lima tahun. Hal ini, menurut Menkeu membuat para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan dan beranggapan akan tetap aman saat terjadi pergantian Menteri.

Namun, Bendahara Negara menegaskan dirinya tidak akan membiarkan kondisi tersebut terjadi. Lantaran meski dirinya kelak diganti dalam empat atau lima tahun mendatang, sebagai Menteri dirinya akan lebih dulu mengganti pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan kecurangan.

“Ini sekarang nggak akan saya biarkan ya, 4 tahun 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya kalau masih melakukan seperti ini lagi,” tegasnya.