DJKN: Transaksi Lelang Capai Rp33,1 Triliun, Sudah Lampaui Target

JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban melaporkan, transaksi lelang hingga Oktober 2023 telah mencapai Rp33,1 triliun atau telah mencapai target Rp33 triliun. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun mencapai Rp682 miliar.

Capaian tersebut mengacu pada data online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

“Pelayanan lelang sebagai salah satu tugas DJKN mengalami peningkatan peran dan fungsi, khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional,“ katanya dalam agenda Anugerah Reksa Bandha, Jakarta, Rąbu (22/11).

Dengan capaian ini, DJKN menyadari perlu untuk terus meningkatkan kinerja lelang negara dengan melakukan perbaikan layanan. Untuk itu, DJKN tengah melakukan re-engineering portal lelang Indonesia atau lelang.go.id.

“Platform digital (lelang) ini merupakan bagian transformasi digital untuk mewujudkan lelang yang mudah, objektif dan aman digunakan oleh semua kalangan masyarakat,” urainya. 

Sejauh ini, Rio menilai, peningkatan dan perbaikan layanan lelang merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, yaitu DJKN bersama stakeholder lelang seperti pemohon lelang, penyelenggara lelang, dan pejabat lelang kelas II. 

Baca Juga: DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp48,35 T

Selain mengurus lelang, Rio menyampaikan, DJKN juga berperan penting dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang saat ini tidak terbatas pada tugas-fungsi dalam mendukung pelayanan publik.

Menurutnya, besarnya nilai BMN menjadi komponen penentu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan menjadi dasar underlying penerbitan sukuk bagi sumber pembiayaan alternatif. 

“Oleh karena itu, BMN perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sebagai penentu quality spending (kualitas belanja),” ujarnya. 

Sesuai dengan dinamika manajemen aset global, lanjutnya, pengelolaan dan penggunaan BMN saat ini tidak hanya sebatas memastikan instrumen ini digunakan dengan tertib, baik secara administrasi, fisik maupun hukum. Kemenkeu juga terus mempertimbangkan BMN secara optimal dan terbaik.

“(Karena) kemungkinan pemanfaatan BMN sebagai revenue center PNBP dan cost eficiency dapat diterapkan,” terangnya. 

Ke depan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan barang negara. 

“Kemenkeu selaku pengelola barang berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju aset manajer yang paripurna, melayani dengan baik,” sebutnya. 

Baca Juga: Kemenkeu Lelang 60 Unit Royal Enfield Classic

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BMN merupakan satu komponen aset negara yang diatur, dikumpulkan, dan dikelola secara baik oleh Kemenkeu. Hal ini dilakukan dalam rangka akuntabilitas terhadap rakyat.

Dalam perkembangannya, Kemenkeu juga berupaya menciptakan dan meningkatkan budaya pengelolaan aset negara yang sudah dimiliki. Karena itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peranan aset negara di dalam perekonomian.

“Tidak hanya sebagai koleksi aset di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian,” jelas Menkeu Sri. 

Saat ini, Kemenkeu terus berupaya dalam mengelola dan mendokumentasikan aset negara secara baik. Upaya tracking dan updating aset negara yang telah dimiliki diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

“Ini juga salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak sekadar pajak, bea cukai, utang, namun juga ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian,” ungkapnya.