Selamat

Minggu, 25 Juli 2021

BERITA

22 Juli 2021|13:53 WIB

Delapan Juta Pekerja Dapat Bantuan Subsidi Upah

Kali ini, program bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Faisal Rachman

ImageIlustrasi. Buruh dengan gaji di dibawah upah minumun menjadi salah satu kriteria yang mendapatkan subsidi upah. dok Validnews/Agung N

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan kembali menggulirkan program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja (BSU) tahun ini. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meringankan beban pengusaha terdampak pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Termasuk membantu daya beli pekerja yang dirumahkan.

“Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (22/7).

Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang. Dengan begitu, pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

Adapun jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun. 

Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh, Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.

Sementara, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” jelas Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021. 

Beleid ini berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah, peserta yang membayar iuran BPJS, dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta. Sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

 “Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” ucap Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM. Antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 Juta diberikan sekaligus melalui transfer bank. “Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi covid-19,” sambung Ida.

Siapkan Anggaran
Sebelumnya, Kementerian Keuangan sendiri sudah menyatakan, akan mengucurkan program BSU bagi 8,8 juta pekerja non esensial yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut untuk dua bulan, masing-masing sebesar Rp500 ribu, yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp1 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, mereka yang menerima bantuan subsidi upah ini adalah para pekerja non esensial, sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, bergaji Rp3,5 juta ke bawah per bulan.

Kemudian, lokasi tempat kerjanya masuk kategori PPKM level 4 atau kritis sehingga terpaksa dirumahkan, bukan di-PHK. “Jadi program ini untuk para pekerja demi mencegah terjadinya PHK,” ujarnya dalam Konferensi Pers Perpanjangan PPKM, Jakarta, Rabu (21/7).

Bendahara Negara menambahkan pemerintah akan mengucurkan tambahan anggaran Rp10 triliun untuk membantu para pekerja. Anggaran Rp8,8 triliun digunakan untuk program subsidi upah, dan Rp1,2 triliun sisanya untuk menambah anggaran program Kartu Prakerja.

“Jadi prakerja dari Rp20 triliun menjadi Rp 21,2 triliun, sehingga jumlah mereka yang mendapatkan Kartu Prakerja bisa meningkat,” ucapnya.

Sekadar informasi, program BSU dihentikan pemerintah pada awal tahun ini. Sebelumnya, dalam program ini pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta. Adapun total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria sebesar Rp2,4 juta.

Bantuan ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Termin pertama dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2020 dan termin kedua pada November hingga Desember 2020.

Secara keseluruhan, realisasi program BSU tahun lalu mencapai 98,91% dengan total anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp29,4 triliun. Total penerima BSU secara nasional mencapai 12,4 juta orang dengan rata-rata gaji sekitar Rp3,12 juta per bulan. Sebanyak 413.649 perusahaan memanfaatkan fasilitas ini.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA