Dapat Rating Kredit BBB dari S&P, Ini Tanggapan BI dan Kemenkeu

JAKARTA - Lembaga pemeringkat S&P (Standard & Poor's) memberikan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB, atau satu tingkat di atas level terendah investment grade dengan outlook stabil pada 29 Juli 2025.

Keputusan S&P didasari oleh outlook pertumbuhan yang dinilai kuat, kerangka kebijakan fiskal yang sehat, dan beban utang luar negeri dan pemerintah yang relatif rendah.

Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyatakan afirmasi S&P atas sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merefleksikan kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

"Keyakinan ini didukung oleh kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan yang efektif antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung," ujar Perry dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu (30/7).

Baca Juga: Sri Mulyani: Peringkat Terbaru dari Fitch Bukti Konkret Kebijakan Pemerintah Berjalan Baik

Dijelaskan bahwa outlook stabil mencerminkan penilaian S&P atas komitmen Pemerintah RI untuk mempertahankan defisit fiskal di bawah 3% untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selanjutnya, pengembangan industri berbasis komoditas (hilirisasi) yang sedang berlangsung juga diperkirakan dapat menjaga stabilitas eksternal di waktu yang akan datang.

Perry menambahkan, peningkatan  sovereign credit rating Indonesia nantinya akan ditentukan oleh peningkatan kapasitas pembayaran utang luar negeri, antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan luar negeri atau terjadi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Karena itu, dirinya juga mengingatkan peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB di atas 3% secara persisten, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara melebihi 15%, atau terdapat pelemahan penerimaan ekspor secara struktural dan berkepanjangan.

Perry menekankan, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi terkendali pada kisaran targetnya, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan BI adalah dengan mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan program Asta Cita.

"Bank Indonesia juga akan memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Perry.

Kemenkeu Sorot Danantara
Terpisah, Kementerian Keuangan menyorot pertimbangan S&P dalam memberikan rating kredit BBB. S&P memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap tinggi, sekitar 5% per tahun dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, permintaan domestik diyakini akan terus menjadi pendorong utama momentum pertumbuhan.

"Seiring dengan itu, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat, mencapai US$5.000 pada tahun ini," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam pernyataan resmi, Rabu (30/7).

Pihaknya juga menyorot inovasi pembiayaan pembangunan seperti pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara yang ikut menjadi perhatian oleh S&P.

"Danantara, yang juga dicatat oleh S&P, diharapkan dapat mengakselerasi pembiayaan proyek strategis nasional sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi," tambah Deni.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Tumbuh Melambat, Ekonom: Pemerintah Lebih Hati-hati

Selain itu, program pemerintah seperti penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga momentum pertumbuhan domestik.

Tidak ketinggalan, stabilisasi atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PDB Indonesia juga dinilai akan tetap terjaga, didukung oleh kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas yang secara konsisten didorong oleh Pemerintah.

Investasi pada sektor hilir, seperti pembangunan smelter nikel baru dan pabrik baterai kendaraan listrik yang akan segera beroperasi, diyakini akan mendukung kinerja eksternal di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

S&P mencatat adanya potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang, apabila Pemerintah melakukan upaya penguatan stabilitas faktor eksternal yang dimaksud.

"Ke depan, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus waspada terhadap dinamika dan risiko eksternal, seperti yang telah berhasil dilalui pada tahun-tahun sebelumnya. Prioritas akan tetap difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional yang solid," tutup Deni.