CIPS: Utamakan Intensifikasi Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian

JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies menilai penerapan kebijakan intensifikasi dengan optimalisasi lahan yang ada mendesak segera dilakukan. Intensifikasi sebagai salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

“Alih-alih menambah areal tanam baru atau ekstensifikasi, arah kebijakan yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah mengoptimalkan lahan yang ada alias intensifikasi,” jelas Peneliti CIPS Aditya Alta dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/9).

Penelitian CIPS memperlihatkan, upaya peningkatan segera produktivitas dapat dilihat dari melandainya produktivitas per hektare beberapa komoditas, seperti padi, kedelai dan bawang dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Contohnya, produktivitas pertanian padi di Jawa mencapai 5,64 ton per hektare atau 23% lebih tinggi dibandingkan luar Jawa yang hanya berkisar 4,58 ton per hektare. Meski luas panen padi di luar Jawa mencakup sekitar 50% dari luas panen padi nasional, kontribusinya maksimal pada produksi padi nasional hanya sebesar 44%. 

“Permasalahan ketimpangan produktivitas antar daerah saja belum dapat diatasi,” imbuhnya.

Penelitian yang sama juga merinci faktor-faktor penentu produktivitas padi di luar Jawa. Seperti akses pada irigasi, penggunaan pupuk, dan penerapan pola tanam 'jajar legowo' yang mengatur jarak antar benih.

Potensi hasil pertanian di luar Jawa masih bisa meningkat signifikan jika faktor-faktor ini lebih ditingkatkan. Karena itu, lanjut Aditya, perluasan lahan bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. 

Selain keterbatasan lahan yang masih mungkin dibuka bagi pertanian, pembukaan lahan-lahan pertanian baru juga merupakan solusi yang tidak berkelanjutan, karena meningkatkan deforestasi dan mengurangi daya dukung lingkungan. 

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah seharusnya fokus pada sumber daya yang masih dimiliki. Mulai dari peningkatan efisiensi lahan yang sudah ada, peningkatan kapasitas petani dan revitalisasi alat pertanian serta berbagai pabrik tua.

Lainnya, Aditya juga menyoroti ketentuan UU Cipta Kerja yang memperbolehkan pengalihfungsian lahan pertanian dengan jaringan pengairan, demi kepentingan umum atau proyek strategis nasional. Hal ini dilakukan dengan syarat mempertahankan jaringan pengairan. 

"Namun, ini berpotensi memperparah konversi lahan pertanian. Demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, kepastian kepemilikan lahan perlu ditingkatkan melalui program registrasi dan formalisasi,” jelasnya.

UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, mengecualikan lahan yang memiliki jaringan pengairan lengkap dari lahan pertanian yang boleh dialihfungsikan.

Adapun tantangan laju pertumbuhan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat. Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti dengan kemampuan lahan pertanian untuk menyediakan pangan. 

"Selain itu, pemerintah juga seharusnya meningkatkan kapasitas petani dengan mengadakan pelatihan, memberikan penyuluhan dan bimbingan soal penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas petani juga sangat erat berkaitan dengan tingkat efisiensi panen maupun proses pasca panen. 

Petani juga menemui beberapa kesulitan, mulai dari bibit, pupuk, akses ke modal, dan lahan kecil. 

"Yang berimbas pada proses bercocok tanam yang tidak efisien dan juga kapasitas petani yang juga sebagian besar masih belum produktif," pungkasnya.