Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Juni 2021|13:27 WIB

CIPS: UMKM Bisa Manfaatkan P2P Lending Agar Naik Kelas

Pelaku usaha wajib memahami secara matang jenis produk yang ditawarkan penyedia P2P lending hingga rekam jejaknya

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi. Penyedia pinjaman online atau peer to peer lending. Validnews/Don Piter.

JAKARTA – Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani menyebutkan pelaku UMKM bisa memanfaatkan peer-to-peer lending atau pinjaman online untuk memperoleh akses mudah ke pembiayaan modal kerja jangka pendek. 

Lewat pinjaman tanpa agunan ini, para pelaku UMKM bisa mengembangkan kapasitas usaha dan mempercepat proses naik kelas.

"Karena, di tengah pandemi ini, akses pendanaan untuk UMKM masih menjadi lebih krusial agar mereka tetap dapat bertahan dan berkembang," ujarnya lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin (14/6).

Noor pun meyakini P2P lending bisa mengatasi kendala utama dalam pengembangan usaha, yakni akses pendanaan. Hingga, menopang UMKM agar menyumbang PDB di kisaran 61,07%, dan mampu menyerap 97% dari angkatan kerja.

Menurut Noor, potensi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masih terhambat kesulitan akses permodalan. UMKM yang berjumlah sekitar 64 juta unit dan 98% didominasi usaha mikro, umumnya memiliki dana terbatas.

"Mayoritas adalah usaha mikro yang memiliki dana terbatas, terutama mengandalkan modal pribadi pemilik usaha," katanya.

Noor menambahkan, pinjaman P2P bisa mengisi celah pembiayaan bagi UMKM. Hal ini tak lepas dari ketidakmampuan layanan perbankan untuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM secara luas. Tercermin dari porsi kredit UMKM yang baru mencapai 19,68% dari total kredit perbankan nasional.

“Bagi kebanyakan dari mereka (pelaku UMKM.red), layanan keuangan formal seperti pinjaman bank, menawarkan bunga pinjaman yang tinggi juga disertai persyaratan administrasi dan teknis yang sulit dipenuhi,” imbuhnya.

Meski, lanjutnya, penyedia pinjaman P2P juga perlu memperbanyak produk layanan finansial, terutama sesuai kebutuhan UMKM.

Hasil studi dari CIPS menunjukkan keberadaan P2P lending yang menjadi produk inovasi fintech dapat membantu membuka akses, khususnya bagi UMKM, kepada pendanaan yang luas. P2P lending juga menjadi salah satu aspek penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Penyerapan KUR masih rendah karena terkendala profil UMKM yang tidak sesuai dengan persyaratan. Per Maret 2020, baru Rp54,03 triliun terserap dari target Rp190 triliun," imbuhnya.

Sementara mengutip laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Noor mengatakan pada September 2020, jumlah distribusi P2P lending mencapai Rp128,7 triliun atau meningkat sekitar 113% secara year-on-year.

Hingga Maret 2021, OJK mencatatkan ada 148 penyelenggara pinjaman P2P yang terdaftar dan berizin. Catatan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), ungkapnya, pun menunjukkan UMKM mendominasi penyaluran P2P lending.

Literasi
Untuk memastikan UMKM memanfaatkan P2P lending, Noor menegaskan peran pemerintah ialah meningkatkan literasi keuangan bagi para pelaku usaha. Menurutnya, literasi keuangan bisa membantu pelaku UMKM berhati-hati dalam melakukan pinjaman modal dengan model P2P.

Pasalnya, mengutip survei nasional literasi keuangan yang digarap oleh OJK pada 2019 silam, indeks literasi keuangan di Indonesia masih berada di kisaran 38%.

"Literasi keuangan juga dapat mencegah mereka terjebak utang oleh penyelenggara pinjaman P2P yang ilegal," kata dia.

Noor menekankan juga agar para pelaku UMKM memahami dengan baik jenis-jenis produk yang ditawarkan penyedia pinjaman. Termasuk bunga yang dibebankan, syarat dan ketentuan, hingga rekam jejak penyedia P2P lending.

Melalui bank daerah, pemerintah juga bisa menggandeng penyelenggara P2P lending agar mendongkrak penyerapan pendanaan KUR karena jangkauan UMKM yang mereka miliki lebih luas.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA