Selamat

Senin, 23 Mei 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

13 Mei 2022

19:22 WIB

CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan Visioner Terkait CPO

CIPS menilai kebijakan terkait CPO yang baru-baru ini diterbitkan pemerintah berdampak pada penurunan harga TBS petani. Di saat yang sama harga pupuk terus meningkat.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

CIPS: Indonesia Butuh Kebijakan Visioner Terkait CPO
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

JAKARTA - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menegaskan, pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan komoditas kelapa sawit. Hal itu terlihat dari kesimpangsiuran kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, yang berujung pada pelarangan ekspor total.

Adapun, pelarangan tersebut hanyalah kebijakan reaktif untuk merespons kenaikan harga minyak goreng. Indonesia membutuhkan kebijakan dan visi jangka panjang, dalam mengakomodir dinamika permintaan CPO domestik dan global yang diperkirakan akan terus meningkat.

“Visi ini perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia, serta peran Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO ke pasar global,” sebutnya dalam siaran tertulis, Jakarta, Jumat (13/5).

Felippa menyebut, pelarangan ekspor berdampak luar biasa pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Kebijakan yang reaktif dan berubah-ubah tanpa mempertimbangkan komitmen perdagangan yang sudah disepakati sebelumnya, dapat melemahkan sentimen kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra dagang.

Misalnya, sebelum ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, Indonesia juga melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini berdampak pada harga komoditas-komoditas tersebut di pasar internasional dan berdampak pada industri pengguna bahan baku tersebut.

Kebijakan pelarangan ekspor juga tidak menguntungkan pasar domestik, karena membanjirnya komoditas belum tentu dapat terserap dengan baik. "Akibatnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) terpantau turun signifikan dan merugikan petani," paparnya.

Kesimpangsiuran juga memunculkan ketidakpastian yang berdampak pada persepsi atas iklim investasi di Indonesia. Padahal, pemerintah sendiri kini tengah mengalakkan berbagai upaya untuk membuat pasar Indonesia menarik untuk investor, salah satunya lewat UU Cipta Kerja.

“Kesimpangsiuran ini menjadi kontraproduktif dengan tujuan untuk mendatangkan investasi dan memulihkan ekonomi,” ucap Felippa.

Felippa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini, serta mulai memikirkan strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang meningkat secara berkelanjutan.

Data Indeks Bulanan Rumah Tangga (BuRT) CIPS menunjukkan, harga minyak goreng masih terpantau tinggi. Pada Desember 2021, harganya mencapai Rp20.667 per liter. Harga kemudian turun berturut-turut menjadi Rp19.555/liter dan Rp14.000/liter di Januari dan Februari 2022.

Kendati pun, harga Rp14.000/liter tercapai karena penerapan Harga Eceran Tertinggi atau HET. Selanjutnya, pencabutan HET membuat harga kembali terkerek ke kisaran Rp18.505/liter dan semakin melambung mencapai Rp26.360/liter di April 2022.

Harga TBS Terus Melorot
Terpisah, Sekjen SPKS Mansuetus Darto meminta, agar pemerintah segera mengawasi dan menindak tegas kepada pabrik kelapa sawit/perusahaan dari tingkat trader, grower hingga producer, yang ikut andil dalam menentukan harga TBS kelapa sawit secara sepihak di lapangan. Hal ini jelas telah merugikan petani sawit.

SPKS menduga, penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini tidak lagi merujuk pada harga internasional yang sebelumnya berlaku. Kini, yang berlaku adalah harga nasional.

"Dugaan ini tidak lepas dari fakta, pabrik kelapa sawit tidak mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah. Karenanya, kami menyuarakan negara tidak boleh kalah, kami mendukung penuh agar pemerintah jangan menyerahkan urusan penentuan harga TBS kelapa sawit kepada pengusaha sawit," urai Darto, Jumat (13/5).

Hingga kini, petani sawit di seluruh wilayah sentra, tengah menghadapi penurunan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah provinsi pasca pengesahan Permendag 22/2022.

Sebagai contoh, penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau untuk periode 11-18 Mei 2022, telah terjadi penurunan harga sebesar Rp972,29/kg menjadi Rp2.947,58/kg untuk sawit umur 10-20 tahun. Padahal pada periode 27 April-10 Mei 2022, harga TBS kelapa sawit umur 10-20 tahun di Riau ditetapkan Rp3.919,87/kg.

Lantas, SPKS mempertanyakan penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini di tingkat petani. "Apakah harga CPO dan kernel turun secara drastis? Karena jika dibandingan dengan Malaysia, harga TBS di sana tidak turun, masih di sekitar Rp5.000/kg," terangnya.

Sementara itu, pemerintah juga diminta, untuk segera mengawasi dan memberikan kebijakan yang tepat untuk melindungi petani sawit dari harga input produksi yang tinggi pada petani. Berupa harga pupuk, pestisida dan herbisida yang naik tiap hari secara drastis.

Aspek lain yang harus diperhatikan ditengah gejolak harga TBS kelapa sawit saat ini adalah terkait peningkatan harga pupuk dan pestisida/herbisida.

Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah, mengenai naiknya harga pupuk, yang terjadi hampir setiap pekan, bahkan setiap hari. "Sebagai contoh di Riau, kenaikan harga pupuk ditingkat petani kelapa sawit bisa mencapai 150%," bebernya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER