Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

15 Januari 2022

09:51 WIB

CIPS: Alokasi Impor Gula Dengan Sistem Kuota Tidak Efektif

Pembebasan impor dari kuota komoditas ini diharapkan akan membantu pasar merealisasikan impor gula sesuai kebutuhan.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

CIPS: Alokasi Impor Gula Dengan Sistem Kuota Tidak Efektif
Ilustrasi gula pasir. Antarafoto/Dok

JAKARTA – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nisrina Nafisah menilai, penentuan alokasi impor gula menggunakan sistem kuota tidak efektif, karena hanya didasarkan pada asumsi pola penawaran-permintaan pemerintah sendiri. 

Sehingga, pembebasan impor dari kuota komoditas ini diharapkan akan membantu pasar merealisasikan impor gula sesuai kebutuhan. 

Pemerintah juga diharapkan bisa menggunakan kebijakan ini untuk menentukan waktu impor yang tepat, yakni pada saat harga gula internasional rendah. 

"Dengan begitu, gula yang masuk bisa membuat harga gula di pasar stabil dan juga mampu memenuhi permintaan,” terangnya dalam keterangan pers yang diterima, Jakarta, Jumat (14/1).

Keputusan pemerintah untuk impor gula merupakan respons tepat dalam menyikapi peningkatan permintaan, terutama menjelang Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Namun, Nisrina menyayangkan, sistem kuota seringkali menghambat impor yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat waktu. Tidak jarang importir harus menunggu berbagai rapat koordinasi, sehingga momentum untuk mengimpor di saat harga murah terlewat.

Selain itu, pemerintah perlu membenahi data gula di dalam negeri. Karena data yang ada, masih belum harmonis dan kurang akurat untuk mendasari pengambilan kebijakan. Pemerintah mesti memprioritaskan pembenahan data, salah satunya kuota impor gula harus ditentukan secara efektif 

"Untuk menghindari kerugian petani tebu akibat surplus gula impor. Proses impor yang tidak singkat juga berpotensi membuat impor berdekatan dengan masa panen,” tambahnya.

Data tebu dan gula yang akurat, sebagaimana juga bagi komoditas lainnya, yang dapat dijadikan acuan, masih relatif sulit ditemukan di Indonesia. Data yang terbuka bagi publik pun berbeda-beda di setiap instansi. 

Pengambilan kebijakan yang didasarkan pada ketidakakuratan data, lanjut Nisrina, akan menghasilkan kebijakan yang tidak akan mampu merespons permasalahan.

Impor gula juga terus menuai kritik karena tidak efektif menurunkan harga komoditas ini di Indonesia. Karena itu, lanjutnya, Impor gula perlu diikuti pembenahan tata niaga, serta tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya alat dalam mengatasi permasalahan gula di Indonesia. 

Tanpa pembenahan tata niaga gula, impor hanya akan menjadi solusi sementara yang efektivitasnya terus dipertanyakan. Biaya logistik yang tinggi, akibat panjangnya rantai perdagangan provinsi non-produsen, juga perlu jadi perhatian. 

Data BPS 2019 menunjukkan, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan di Indonesia mencapai 33,18%, dengan margin yang lebih tinggi lagi di Maluku mencapai 57,49%. 

Gula yang berasal dari luar provinsi harus melalui distributor, agen dan pedagang eceran sebelum sampai ke tangan konsumen. Biaya logistik tinggi sekaligus panjangnya rantai perdagangan, membuat harga gula menjadi cukup tinggi di tingkat konsumen.

Menurut Nisrina, pemerintah perlu terus memperbaiki tata niaga gula, baik secara on-farm maupun off-farm. Selain revitalisasi mesin dan pabrik gula, kebijakan harus difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri. 

"Regulasi impor juga perlu dibuat sesederhana mungkin, dengan memperbolehkan impor oleh pihak yang kompeten dalam membaca kebutuhan pasar," pungkasnya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

PUPR : Kualitas Infrastruktur Bergantung Pada Kompetensi Insinyur

Minyak Rosemary Untuk Atasi Kerontokan

Kemendagri Minta NIK Untuk Pelaksaan Haji-Umroh

Perbankan Dinilai Diuntungkan Dengan Adanya Teknologi Metaverse

Wapres Ajak Ulama Indonesia Sebarkan Islam Moderat

Honda Segarkan Tampilan New Accord Di 2022

Lampaui Target, BPH Migas Kumpulkan PNPB Rp1,1 Triliun

KPK Rekrut 61 Jaksa