Cegah Penyalahgunaan Subsidi, BBM Satu Harga Tetap Diperlukan

JAKARTA - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai, penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi yang selama ini kerap terjadi di Indonesia.

"Secara konsep, menuju subsidi yang tersasar lebih baik dan harga BBM yang merata adalah kondisi yang ideal. Subsidi BBM saat ini terus menerus digunakan orang mampu dan industri yang tak berhak, sehingga yang penting adalah langkah kecil untuk pemantauan dan penyasaran BBM subsidi tersebut,” kata Putra, di Jakarta, Jumat (21/2). 

Menurutnya, selama masih ada perbedaan harga BBM di berbagai wilayah, potensi penyimpangan akan tetap ada. Karena itu, kebijakan BBM satu harga menjadi salah satu solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan di lapangan.

Putra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem distribusi BBM. Dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemantauan distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih ketat, serta tren konsumsi yang tidak wajar bisa dianalisis dengan lebih akurat.

“Dengan adanya teknologi digital dan AI memang kali ini bisa membantu mengurangi beban pemantauan manual, dengan catatan titik-titik kunci penyaluran BBM dan penyelewengannya benar diintegrasikan dengan baik,” imbuhnya. 

Sebagaimana diketahui, wacana penghapusan BBM bersubsidi juga sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2) lalu. Ia mengusulkan agar BBM bersubsidi dihapuskan pada 2027 dan digantikan dengan skema subsidi langsung kepada penerima manfaat. 

Dia juga mengaku telah melaporkan gagasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Luhut, implementasi teknologi AI dapat membantu PT Pertamina (Persero) dalam mendata penerima subsidi dengan lebih akurat. "Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," ujarnya.

Jumlah Penyalur
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pemerintah telah menyelesaikan seluruh target pembangunan penyalur program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga sebanyak 583 penyalur.

Untuk diketahui, program BBM satu harga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses energi bagi masyarakat. Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, sejauh ini skema blending (campuran) untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan. “Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil.

Adapun yang dimaksud dengan skema blending atau campuran adalah, pemberian subsidi dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun demikian, Bahlil menegaskan, hingga saat ini, skema subsidi BBM belum diputuskan.

Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM. “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.