Cegah Kelangkaan BBM Di Pelosok, ESDM Minta Pertashop Diperbanyak

JAKARTA – Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta BPH Migas dan Pertamina mengintensifkan pembangunan Pertashop, di samping pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Tujuannya, memastikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Mengingat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memudahkan akses energi untuk masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

“Program Pertashop yang saat ini sedang dilaksanakan Pertamina bisa masuk ke pelosok-pelosok. Saya rasa ini harus dipercepat, dengan nilai investasi per unit sebesar Rp200 ribu, saya rasa BUMD bisa merespons hal ini, memanfaatkan peluang ini, dan bisa menyiapkannya di tiap-tiap desa,” ujar Arifin melalui keterangan resminya yang disiarkan pada Kamis (23/12).

Tersedianya pasokan energi yang memadai diharap dapat meningkatkan mobilitas yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Menurut Arifin, program penyediaan energi melalui Pertashop dapat dilaksanakan dengan cepat. Untuk itu, BPH Migas dan Pertamina diminta mempromosikan program ini di seluruh wilayah, khususnya 3T.

Selain dapat mengurangi kelangkaan BBM, investasi yang dikeluarkan badan usaha untuk menyediakan Pertashop diklaim dapat kembali dalam waktu singkat karena ada jaminan keekonomian harga dari Pertamina.

“Fungsi energi adalah menjadi penggerak ekonomi, karena itu jangan sampai energi ini tidak tersedia. Kita harus terus dan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat,” tegas Arifin.

Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina, Mulyono menjelaskan bahwa program BBM Satu Harga dan Pertashop sebenarnya hampir sama, yakni menyediakan BBM untuk masyarakat di daerah terpencil, namun produk yang dijual berbeda. Stasiun Pengisian Bahan Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga menjual BBM Bersubsidi, sedangkan Pertashop menjual BBM Non Subsidi termasuk LPG.

“Tim Pertamina akan mendatangi Bupati di daerah-daerah, kita akan tanyakan mana daerah-daerah yang perlu disediakan pertashop. Kemarin saya datang ke Bupati Cilacap, Pak Bupati langsung minta sebanyak 100 Pertashop. Alhamdulillah Cilacap paling banyak memiliki pertashop karena Bupatinya langsung turun tangan,” ujar Mulyono.

Ia menegaskan, seluruh program kebijakan pemerintah terkait penyediaan akses energi untuk masyarakat akan sepenuhnya dilaksanakan Pertamina.

“Pertamina berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya semua program pemerintah. Kami komit akan mendukung penuh semua penugasan [pemerintah dan Insyaallah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Mulyono.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas kembali meresmikan 7 lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/12) lalu.

Peresmian ini merupakan realisasi Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) tersebut dalam menyelesaikan pembangunan 78 lembaga penyalur BBM Satu Harga sepanjang 2021. Target ini sesuai penugasan pemerintah, di antaranya 10 di Sumatera, 12 di Nusa Tenggara Timur, 6 di Nusa Tenggara Barat, 23 di Kalimantan, 9 di Sulawesi, dan 18 di wilayah Papua dan Maluku.

Atas capaian tersebut, Arifin menyatakan bahwa Kementerian ESDM mengapresiasi Pertamina dan BPH Migas yang secara bertahap dan konsisten melaksanakan Program BBM Satu Harga sehingga masyarakat di pelosok bisa mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. 

 Dengan target hingga 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga tahun 2024, Arifin turut mengakui bahwa tantangan untuk mewujudkan energi berkeadilan ini masih cukup besar.

“Saat ini sudah 321 yang resmi beroperasi, masih sekitar lebih dari 240 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang harus dibangun selama dua tahun. Kita harus berkomitmen bersama memenuhi target ini dan terus berkontribusi kepada masyarakat, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina ingin memastikan energi ini sampai dan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri,” paparnya.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan bahwa BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan serta menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri. 

“Dari target 76 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di tahun 2021, terealisasi 78 titik, ini artinya melebihi target. Terima kasih kepada Pertamina dan seluruh tim yang telah terlibat mendukung pelaksanaan Program BBM Satu Harga, mudah-mudahan manfaat kehadiran BBM Satu Harga ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Erika.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengakui, selaku Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan program BBM Satu Harga, tantangan pelaksanaan Program BBM Satu Harga cukup besar. 

“Dalam proses pendistribusian BBM Satu Harga cukup jamak terjadi pergantian moda transportasi hingga 4 sampai 5 kali hingga bahan bakar sampai di lembaga penyalur dan kepada masyarakat. Di daerah tertentu seperti Puncak Jaya Papua, bahkan bisa mencapai 6 atau 8 kali. Namun kami berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini, memastikan energi berkeadilan hadir bagi masyarakat,” pungkas Alfian.