Cadangan Devisa Akhir Februari 2023 Naik Jadi US$140,3 Miliar

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2023 mencapai US$140,3 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2023 sebesar US$139,4 miliar. 

"Peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (7/3).

Erwin menjelaskan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Mengenal Green Bond

Seperti diketahui, mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik. Pada Januari 2023, penerimaan pajak mencapai Rp162,23 triliun, tumbuh 48,6% secara tahunan (year on year/yoy) dan 9,44% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. 

Kinerja penerimaan pajak disebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru, juga dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Pertumbuhan neto untuk jenis pajak dominan positif. Mayoritas jenis pajak tumbuh pada bulan Januari. PPh final tumbuh karena meningkatnya pembayaran dividen kepada orang pribadi serta pengalihan participating interest blok migas. 

PPN Dalam Negeri tumbuh didorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Sementara, PPh Orang Pribadi terkontraksi karena pembayaran ketetapan pajak tidak berulang pada tahun ini.

Di sisi lain, pertumbuhan neto untuk sektor ditopang oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada akhir tahun 2022. Seluruh sektor utama tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada Bulan Desember. 

Sektor jasa konstruksi dan real estat meningkat karena aktivitas konstruksi meskipun real estat melambat. Sektor jasa keuangan tumbuh kuat didorong peningkatan suku bunga. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi melambat karena pembayaran dividen Januari 2022 yang tidak berulang di Januari 2023.

Baca Juga: Surplus Rp90,8 Triliun, Sri Mulyani: APBN 2023 Dibuka Dengan Baik

Pada 5 Januari 2023, pemerintah melakukan transaksi penerbitan surat utang negara (SUN) sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp45,45 triliun dengan tenor 5, 10 dan 30 tahun dengan format SEC-Registered.

Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyatakan transaksi ini mencerminkan optimisme pemerintah masuk di pasar global sebagai emerging countries pertama di Asia yang menerbitkan global bond pada 2023.

Selain itu, penerbitan global bonds juga dianggap menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018.

Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum. 

Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.