BUMN Didorong Optimalkan UMKM Di Pengadaan Barang Dan Jasa

JAKARTA- Kementerian BUMN diminta mengoptimalkan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan pelat merah. Hal ini dirasa sejalan dengan niat pemerintah dalam mendorong UMKM bangkit dari pandemi.

"Saya meminta Kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal," ujar Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina di Jakarta, Jumat (11/6). 

Menurut Nevi, salah satu bentuk nyata peran kementerian adalah dengan memiliki program insentif dan kemudahan birokrasi yang membantu UMKM agar lebih berdaya di masa pandemi ini.
 
"Peran BUMN dalam melakukan strategi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan UMKM sangat penting," tuturnya.
 
Ia mencontohkan, dengan menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi dan mendorong produktivitas hingga ke rantai pasok global, akan mengurai berbagai persoalan mulai dari pelaku usaha besar hingga kecil di daerah-daerah.
 
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menilai Pasar Digital atau PaDi UMKM dapat memperluas ekosistem bagi para UMKM Indonesia. Menurut Erick, peningkatan belanja khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat dicapai.
 
Sekadar mengingatkan, PaDi UMKM merupakan sebuah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN. Dengan begitu, akan memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN, serta kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dari BUMN.
 
Platform ini juga akan mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi. Khususnya di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Digitalisasi UMKM
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya proaktif dengan melakukan sistem "jemput bola" dalam mendampingi UMKM masuk ke dalam e-commerce atau ekosistem digital. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas tentang hilirisasi ekonomi digital di Istana Presiden Jakarta, Rabu, sebagaimana diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
 
"Presiden mengarahkan harus ada strategi proaktif jemput bola, pendampingan, kurasi produk sampai ke SDM, pembiayaan, sampai mereka bisa onboarding di e-commerce," jelas Teten dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Kamis.
 
Teten mengatakan Presiden meminta adanya percepatan digitalisasi UMKM. Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia, per Mei 2021 sebanyak 13,7 juta pelaku UMKM sudah onboarding di ekosistem digital atau sebesar 21%.
 
Dia mengatakan pemerintah menargetkan pada tahun 2024, sebanyak 30 juta UMKM sudah merambah ekosistem digital.
 
"Dan tadi disepakati karena ini lintas sektoral akan dibentuk PMO atau manajemen profesional yang akan mengkoordinasikan proses digitalisasi ini," terangnya.

Kontribusi Ekspor
Terpisah,  Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM agar meningkatkan kapasitas, baik SDM maupun skala usaha agar bisa menembus pasar ekspor.

"Dengan peningkatan kapasitas usaha, maka kontribusi UKM pada PDB dan ekspor Indonesia akan terus meningkat," ungkapnya, Jumat.

Langkah untuk meningkatkan kapasitas usaha itu, lanjut Arif, dilakukan salah satunya lewat penyediaan pembinaan, baik secara online maupun offline bagi para pelaku UMKM. Ia berharap lewat pelatihan yang digelar, para pelaku usaha secara berkesinambungan terus meningkatkan kapasitasnya.

Melalui empat kedeputian yang ada di Kemenkop UKM, Arif menjelaskan keempatnya memiliki fokus yang berbeda. Salah satunya ialah Deputi Bidang UKM yang melakukan update peningkatan kapasitas UKM.

"Tentu fokusnya berbeda dengan usaha mikro, karena tema besar Deputi Bidang UKM agar UKM bisa berkontribusi lebih besar terhadap PDB maupun ekspor," kata Arif.

Untuk itu, Arif berharap para pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan terus berupaya meningkatkan kualitas produk, agar target kontribusi UMKM pada PDB maupun terhadap ekspor bisa terpenuhi.

Upaya meningkatkan kapasitas UMKM itu, lanjutnya, juga membutuhkan semangat tinggi serta sinergi yang kuat, baik antarpemangku kepentingan terkait. Tak hanya itu, kerja sama antarpelaku usaha pun kata Arif juga diperlukan dalam rangka memacu kualitas produk dari UMKM.

Sebagai informasi, Kemenkop UKM telah membidik sejumlah target pengembangan KUMKM, antara lain kontribusi koperasi terhadap PDB yang diproyeksi 5,2% tahun ini dan meningkat 5,3% tahun 2022. Begitupun dengan UMKM yang sumbangsihnya diprediksi mencapai 62% tahun ini dan 63% tahun depan.

Sementara itu, kontribusi ekspor UMKM tahun ini ditargetkan menembus 15,7% dan akan meningkat 15,8% tahun depan, kemudian jumlah koperasi modern tahun 2021 diharapkan bisa mencapai 100 unit dan akan meningkat menjadi 150 unit di tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Kadiskop UKM Provinsi Jawa Timur Mas Purnomo Hadi menegaskan dengan minimnya anggaran yang ada, pihaknya harus menggelar sinergi dan kolaborasi aktif, misalnya swasta ataupun perguruan tinggi guna menggelar pelatihan bagi UMKM.

"Anggaran di kami hanya cukup melatih 1.500 pelaku usaha setiap tahun, sedangkan jumlah koperasi di Jawa Timur mencapai 22.856 unit dan UMKM-nya 9,7 juta pelaku usaha," tandas Purnomo.

Di sisi lain, Purnomo mengakui pelatihan secara berkelanjutan bagi para pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan perkembangan jaman, khususnya saat pandemi covid-19 masih merebak.

Purnomo menyebut selama pandemi banyak UMKM yang mengalami kesulitan, mulai dari bahan baku hingga ke akses pemasaran. Sehingga menurutnya digitalisasi menjadi jawaban untuk menangani kendala itu.

Hal itu, lanjutnya, juga sejalan dengan program-program prioritas Dinas Koperasi dan UKM Jatim. Di antaranya terkait dengan kelembagaan dimana koperasi harus berkualitas, kemudian terkait SDM dimana pelaku KUMKM dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya, hingga prioritas produksi UMKM.

"Tantangannya adalah untuk membuat kualitas produk memiliki nilai tambah, menjadi produk terstandardisasi, kemudian kita akan menentukan arah pasarnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, Purnomo menegaskan pihaknya juga cukup concern terhadap masalah permodalan. Menurutnya, hal ini menjadi penting karena proses produksi dan pemasaran produk UMKM membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit.

Di Provinsi Jawa Timur, Purnomo memaparkan, tengah disiapkan sejumlah skema pembiayaan, antara lain lewat KUR dari Himbara, Bank Jatim, dan LPDB-KUMKM, hingga pemanfaatan dana CSR dari BUMN ataupun BUMD.

Kemudian, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur pun turut fokus menangani kendala pemasaran dimana hal ini menjadi ujung tombak dari sebuah proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Kalau semua sudah terpenuhi, akan kita kemanakan produknya? Tentu kita pasarkan ke konsumen, baik lewat pasar offline ataupun marketplace online," pungkasnya.