BTN Target Penyaluran FLPP 2022 Naik Hampir Dua Kali Lipat

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN kembali bersiap menyalurkan FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tahun 2022. Dengan berbagai pengembangan yang telah dilakukan dan perkembangan perekonomian, BTN mematok target penyaluran FLPP lebih tinggi dibandingkan 2021.

Direktur Consumer and Commercial Lending BTN, Hirwandi Gafar menjelaskan, berdasarkan performa pencapaian tahun 2021 dan proyeksi pemulihan ekonomi yang terus membaik, maka BTN mengajukan permintaan kuota FLPP sebanyak kurang lebih 200 ribu unit. 

“Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu, karena tahun 2022, Insha Allah BTN semakin siap karena sudah banyak improvement dari business process yang telah dijalankan perseroan. Misalnya, sentralisasi lending process, commercial banking center. Selain itu, aplikasi KPR online kami semakin mantap, yaitu BTN Properti, inovasi produk, serta program KPR kami juga semakin menarik,” papar Hirwandi dalam keterangan resmi, Senin (27/12).

Ia mengklaim, kinerja BTN dalam menyalurkan FLPP pada tahun 2021 terbilang sukses. Hal itu tercermin dari penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 117.699 unit dengan nilai kredit Rp17,15 triliun.

Angka tersebut merupakan perolehan dari BTN konvensional sebanyak 96.487 unit dengan nilai Rp14,11 triliun dan Unit Usaha Syariah sebanyak 21.212 unit dengan nilai Rp3,03 triliun. 

“Dengan pencapaian tersebut, kami telah berkontribusi setidaknya 65% dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit,” ungkap Hirwandi.

Selain strategi tersebut, emiten berkode saham BBTN juga gencar berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan supply dan demand melalui media marketing bersama ke berbagai instansi serta melakukan pemasaran kepada instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan. 

“Kami membuka kerja sama dengan seluruh stakeholder properti untuk memperluas dan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan perumahan,” tutup Hirwandi.

Beralih Ke Tapera
Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo berharap, peralihan FLPP ke BP Tapera membuat proses penyaluran bantuan kepemilikan rumah tersebut akan menjadi lebih baik, efisien, dan efektif. Sekaligus dapat mendukung Program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka backlog perumahan di Tanah Air.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan rumah MBR dan pekerja informal masih mendominasi angkat backlog. PUPR mencatat dari 11,38 angka backlog, kebutuhan kepemilikan rumah MBR, masyarakat dengan penghasilan sedikit di atas MBR, dan pekerja informal mencapai 10,59 juta unit.

Seperti diketahui, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, BP Tapera akan bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana FLPP pada tahun 2022. 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dan BP Tapera telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pengalihan pengelolaan dana FLPP bersama BTN dan 45 Bank penyalur FLPP lainnya.

“Dengan pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, kami siap untuk segera menyalurkannya kepada masyarakat khususnya MBR,” katanya.

Ia menjelaskan, BTN telah menyiapkan digital mortgage ecosystem yang akan mendukung sektor properti, mendukung baik sisi supply maupun demand di sektor ini. Sehingga, kebutuhan masyarakat akan perumahan dapat dipenuhi dan para stakeholder sektor properti dapat terakomodasi dalam menjalankan perannya di sisi supply. 

Adapun setelah perpindahan pengelolaan dana FLPP kepada Tapera, jelasnya, dipastikan menggunakan prinsip “plug n play”. Yakni, proses pengajuan dan operasional pencairan menggunakan proses yang sudah ada.  

"Jadi, calon debitur yang ingin mendapatkan KPR Sejahtera FLPP dapat mengisi data melalui aplikasi SiKasep. Kemudian, BP Tapera yang akan melakukan verifikasi data dari calon debitur tersebut," tuturnya. 

Ia menjelaskan, proses verifikasi ini diantaranya menyesuaikan data calon debitur dengan persyaratan penerima FLPP yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. Jika sesuai, maka Bank akan melakukan pemrosesan untuk melihat kelengkapan berkas administrasif, kemampuan bayar, kesesuaian agunan, dan lain sebagainya. 

Haru optimistis, sinergi BTN dengan BP Tapera akan semakin kuat. Karena, kedua pihak sudah bekerja sama dalam program Pembiayaan Perumahan Tapera (Program Tapera). Program Tapera tersedia khususnya bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin memiliki rumah pertama. 

“Kerja sama strategis ini kami harapkan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyukseskan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah serta membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah impiannya,” kata Haru.