BP Tapera Masih Temukan Rumah Subsidi KPR Tak Layak Huni

JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meminta kepada bank penyalur program rumah subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk memastikan rumah yang tersedia layak untuk dihuni.

"Mohon perhatian dan kerja samanya ibu, bapak pimpinan bank penyalur dan asosiasi pengembang untuk terus memantau tingkat penghunian dan kualitas rumah," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Heru mengatakan, berdasarkan hasil temuan monitoring dan evaluasi (monev), yakni aplikasi yang memanfaatkan Sistem IT dengan pengembangan sistem QR Code dipadukan dengan aktivitas monev lapangan dengan memanfaatkan jasa petugas lapangan, pihaknya masih menemukan rumah yang sudah diakadkan namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan.

"Terutama rumah-rumah yang menjadi penambahan kuota yang 34 ribu kemarin. Ini hasil monev bersama Kementerian PKP di lapangan masih ditemui kualitas di bawah standar seperti atap, dinding, dan lantai yang kurang berkualitas. Bahkan listrik dan air juga ada yang belum terpasang namun telah diakadkan,” terangnya.

Sebagai informasi, Program Rumah Subsidi KPR merupakan program pemerintah yang menyediakan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Baca Juga: BP Tapera Harap Skema Pembiayaan KPR Bisa 50:50 Dari APBN Dan Perbankan

Sejauh ini bank penyalur yang ikut dalam program ini di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Atas temuan itu, pihaknya pun sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan kedua kepada bank-bank penyalur agar bisa memperhatikan kualitas rumah yang disalurkan. 

"Ini surat cinta kami kepada bapak dan ibu, yang kalau menerima surat itu berarti tanda cinta kami agar ke depan bisa menjadi reminder bersama agar bisa terus meningkatkan kualitas KPR yang kita salurkan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Heru mengatakan, pihak bank penyalur sudah diperbolehkan untuk melaksanakan akad penyaluran KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Januari mendatang. 

“Sesuai dengan arahan bapak menteri dengan dukungan Kementerian Keuangan dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” ucap dia.

Baca Juga: Dua Bulan Kepemerintahan Prabowo, BP Tapera Salurkan 35 Ribu Unit Rumah

Untuk itu dia meminta kesiapan dari pada seluruh stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk dapat memastikan rumah sudah dalam keadaan ready stok.

“Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tandasnya.

Sebagai informasi, sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama lima belas tahun, program KPR subsidi FLPP sudah mencapai realisasi sebesar 1,598 juta unit rumah untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Capaian realisasi ini memiliki nilai sebesar Rp151,22 triliun dengan dana kelolaan yang saat ini dikelola oleh BP Tapera sebesar Rp116,27 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% atau 200.300 unit. Lalu pada tahun 2022 tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada tahun 2023 tersalurkan 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun.

Sementara itu, untuk KPR Tapera tahun ini BP Tapera juga berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5,940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar.