BI Jamin Redenominasi Rupiah Di Waktu Tepat, Ini Kata Ekonom

JAKARTA - Wacana redenominasi rupiah untuk kesekian kalinya kembali bergulir. Kali ini, inisiatif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, dengan target RUU mengenai redenominasi bakal rampung di tahun 2026.

Meski dalam lampiran strategis Kemenkeu telah menyertakan sederet alasan mengenai wacana redenominasi kembali dipertimbangkan, terbaru, Bank Indonesia ikut memberikan pernyataan yang menegaskan alasan kebijakan tersebut dinilai perlu dilakukan.

"(Redenominasi) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan tertulis, Senin (10/11).

Dirinya menambahkan, proses redenominasi telah direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Ekonom Soal Redenominasi Rupiah: Ilusi Angka Yang Ganggu Fokus Ekonomi

Adapun saat ini ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

"Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi," tambah Ramdan.

Terakhir, dirinya menegaskan implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

Menurutnya, Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

Pro Kontra Ekonom
Sayangnya, rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi mengundang reaksi berbeda dari sejumlah kalangan, khususnya ekonom.

Mendukung, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meyakini redenominasi dapat memberikan manfaat praktis dan reputasi, meski tak menampik akan ada biaya yang perlu dikeluarkan pemerintah terutama untuk mencetak uang baru dan melakukan literasi keuangan.

Bicara mengenai inflasi, menurut Wijayanto dampak tersebut tidak akan terjadi jika dilihat secara teori.

"Secara praktek? Ada tetapi minor sekali. Ada bias di mana masyarakat merasa harga barang lebih murah, lebih agresif berbelanja sehingga inflasi naik, walau satu waktu dan sangat minor," imbuhnya dalam pernyataan tertulis, dikutip Senin (10/11).

Baca Juga: Makin Lama, Redenominasi Baru 10 Tahun Lagi Terealisasi

Lebih lanjut, Wijayanto juga mengatakan beberapa riset dengan pendekatan ekonomi perilaku mendukung kebijakan tersebut.

"Jadi, biaya lebih kecil dibanding manfaat. Lanjutkan saja (redenominasi)," tandasnya.

Berbeda pandangan, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda justru menilai biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melancarkan redenominasi justru cukup berat apabila dilakukan di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Menurutnya, biaya tersebut dikhatirkan justru menjadi beban yang tidak hanya merugikan pemerintah, namun juga pihak swasta.

"Biaya percetakan uang baru, hingga pergantian sistem nampaknya akan jadi beban negara dan swasta. Inflasi bukan hanya terjadi di pembulatan harga tapi juga biaya yang ditimbulkan," urainya.