BI Buka Peluang Turunkan Biaya Transfer BI FAST

BALI - Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali menurunkan harga infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST yang saat ini dibanderol Rp2.500 per transaksi. Namun demikian, penurunan harga ini belum jadi prioritas dalam proses inovasi BI-FAST dalam waktu dekat.

“Jadi penyesuaian (harga BI-FAST) ke depan tidak tertutup kemungkinannya. Namun fokus dalam jangka pendek ini adalah bagaimana kita bisa membangun sinergi yang baik antara infrustruktur yang disediakan BI dan industri (perbankan dan non-perbankan),” ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy dalam media gathering BI di Bali, Jumat (24/8) malam.

Pihaknya pun mengaku masih cukup puas dengan performa masyarakat ritel yang menggunakan BI-FAST sangat tinggi di harga saat ini. Hal ini tidak mengherankan, karena BI-FAST menyediakan layanan layanan transfer real time dengan harga terjangkau.

“Yang pasti bahwa saat ini sepertinya masyarakat (masih) sangat-sangat enjoy dengan skema harga yang berlaku sekarang,” ujarnya. 

Baca Juga: Resmi, QRIS Bisa Digunakan di 5 Negara ASEAN

Buat perbandingan harga, transfer online Sistem Kliring Nasional (SKN) dibanderol biaya sekitar Rp2.900-5.000 per transaksi. Kemudian, harga Real-Time Gross Settlement (RTGS) yang Umumnya digunakan  transfer dalam jumlah besar berbiaya sekitar Rp25.000 per transaksi. Adapun transfer antarbank via ATM Bersama/Prima, umumnya berbiaya sekitar Rp6.500 per transaksi.

BI mencatat, per Juli 2024, volume transaksi BI-FAST tumbuh 65,08% (yoy) mencapai 301,41 juta transaksi. Secara umum, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital selama bulan yang sama tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Ryan juga menjelaskan, isu penyesuaian harga BI-FAST pun akan terkait langsung dengan kesiapan ekonomi yang melingkupinya. “Misalnya bagaimana kondisi ekonomi yang melingkupi, bahkan sampai variabel makro juga, inflais dan segala macam nanti akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan kami dalam menetapkan harga (baru BI-FAST),” urainya.

Ia juga sinergi infrastruktur berperan amat krusial dalam lalu lintas keuangan di dalam negeri di masa depan. Lantaran, BI sendiri memproyeksi jumlah kenaikan penggunaan layanan transaksi digital saat ini akan melonjak hingga 14 kali lipat di 2030 nanti

Sementara ini, penggunaan BI-FAST terus bertumbuh eksponensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, Karena itu, sinergitas infrustruktur transaksi digital BI dengan industri bank dan non-bank menjadi kunci utama.

Ryan mengaku, instrumen dan infrastruktur BI serta BI-FAST tidak akan mampu sendirian mengakomodasi lonjakan transaksi digital sebesar itu di Indonesia. 

“Perlu kerja sama sinergi infrastruktur yang diselenggarakan BI dan BI-FAST serta penyelenggaran infrastruktur oleh industri. Agar dia (BI-FAST) bisa jalan bersama, skemanya juga harus sama, kalau skemanya enggak sama enggak mungkin,” paparnya. 

Perbandingan Besaran Jumlah Transfer Brasil
Ke depan, Ryan juga mengindentifikasi, bonus demografi RI hari ini juga akan memainkan peran penting dalam penggunaan transaksi digital ke depan. Pasalnya, kalangan yang masuk dalam kategori ini amat melek dengan dunia digital.

Karena itu, semua infrastruktur sistem transaksi di Indonesia perlu sangat fleksibel dan biasa dengan mudah di-upgrade untuk mengakomodasi kenaikan permintaan pengguna. “Kita perlu melakukan hal yang sangat-sangat critical untuk bisa, men-design sebuah infrastruktur yang mampu menjamin kenaikan atau menghandle transaksi yang terus (tumbuh) naik,” jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini transfer tahunan yang wara-wiri digunakan masyarakat Indonesia masih berjumlah 10 miliar transaksi. Jumlah ini masih belum seberapa dibandingkan dengan yang sudah dicapai Brasil hari ini yang menyentuh hingga 6 triliun transaksi per tahun.

Potensi jumlah transaksi di dalam negeri itu pun masih bisa bertambah, karena tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih berada di level 53%-an. Jika saja inklusi ini bisa naik ke level 70-80%-an, maka jumlah transaksi digital di Indonesia bisa naik lebih besar lagi.

“Nah infrastruktur (transaksi keuangan) seperti apa yang diperlukan? Infrastruktur yang benar-benar fleksibel dan mudah ditambah,” terangnya.