BI: ASEAN Siap Pimpin Konektivitas Pembayaran Lintas Batas Global

BALI - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas.

Pembayaran lintas batas diperlukan untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasan.

“Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif,” sebutnya dalam dua High-Level Seminar (HLS), Jakarta, Selasa (28/3). 

Seminar tersebut bertajuk ‘From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era’ dan ‘Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion’, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan tiga Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia. 

Dalam seminar seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi, pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara. 

Baca Juga: Resmi, QRIS Bisa Digunakan di 5 Negara ASEAN

Untuk mencapai itu, sebutnya, ada tiga kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya. Pertama, melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh lima negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya. 

“(Kedua), memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto. (Ketiga), mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya,” paparnya. 

Selanjutnya dalam seminar inklusi keuangan, ia juga menerangkan, bahwa digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Karenanya, terdapat beberapa kunci untuk dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan.

Yakni, pertama, mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi keuangan, seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan. Kedua, mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran

“(Ketiga), penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring. (Keempat), memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen,” terangnya.

Selain itu, Gubernur Perry menekankan, ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkret guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 2022. 

Info saja, seminar ini dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis. 

Strategi Pembayaran Lintas Batas
Panelis dalam HLS sistem pembayaran, di antaranya Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta, Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB) Rupert Thorne, dan Managing Director GoPay Budi Gandasoebroto. 

Dalam diskusi, disajikan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan strategi penting untuk mendorong pembayaran lintas batas dan memperkuat kerja sama RPC. 

Sejalan dengan itu, implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dan hasil pemantauan terhadap aset kripto sekaligus upaya penguatan pengaturan dan pengawasannya.

Baca Juga: Buka ACDM, Indonesia Bawa Tiga Fokus Utama Pembahasan

Inklusi Via Jasa Keuangan dan Fintech
Selanjutnya, dalam diskusi panel inklusi keuangan, pembicara utama yang hadir yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Gubernur Banko Sentral ng Pilipina Felipe M Medalla, dan Direktur World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. 

Pembicara tersebut mengemuka upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan pelaku usaha jasa keuangan dan perusahaan fintech, dengan tetap memperhatikan governance, risiko dan compliance. 

Strategi inovatif juga diperlukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi digital, dengan dukungan dari seluruh stakeholders yang terkait dan memastikan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dapat efektif melalui adopsi teknologi di sektor keuangan. 

Mendukung hal itu, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN.