Bersama Kemkominfo, AWS Siap Digitalisasi Pengusaha Indonesia

JAKARTA – Revolusi Industri 4.0 telah memberikan perubahan terhadap preferensi dan gaya hidup konsumen secara lebih modern. Hal ini membuat permintaan barang dan jasa pun banyak yang beralih ke pasar digital. 

Saat ini, digitalisasi telah mengubah perilaku semua orang, termasuk perilaku konsumsi barang-jasa yang semula berbasis offline menjadi hampir serba online. Apalagi di tengah pandemi, digitalisasi oleh pelaku usaha sangat diperlukan. 

Country Manager Amazon Web Service (AWS) Regional Indonesia Gunawan Susanto menyampaikan, faktor tersebut membuat banyak perusahaan besar mulai berinovasi dan fokus pada penggunaan teknologi, agar memudahkan perusahaan dalam mencapai target konsumen. 

"Kemampuan penggunaan big data analytic dan machine learning menjadi sangat penting, untuk mengoptimalkan proses digitalisasi suatu bisnis hingga mencapai skala yang lebih besar," katanya dalam keterangan pers yang diterima Validnews, Jakarta, Selasa (6/7).

Sementara, keberadaan komputasi awan atau cloud computing juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat bereksperimen, guna meningkatkan inovasi digital.

Gunawan juga menjelaskan, dengan adanya digitalisasi, otomatis sebuah bisnis memerlukan antisipasi terhadap data yang dimiliki, baik dalam bentuk video, audio, dan juga gambar. Sehingga, kemampuan dalam memahami penggunaan artificial intelligence menjadi sangat krusial. 

Gunawan mengatakan, dengan bersinergi dengan stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, pihaknya siap untuk terus mendigitalisasi Indonesia. 

"Kemampuan ini tidak harus dimiliki oleh perusahaan besar saja, namun juga dapat dimiliki bisnis skala kecil dan menengah. AWS pun hadir dengan menciptakan inovasi pelayanan satu atap bagi UMKM, yaitu Pojok Usaha," ujar Gunawan.

Program tersebut, tambahnya, akan membantu UMKM mengakses beragam layanan AWS yang dapat membantu mereka agar go digital secara lebih mudah. Selama memiliki inisiatif dan kemauan kuat mempelajari hal baru, maka akan banyak manfaat yang dapat pelaku usaha rasakan ketika menggunakan layanan Pojok Usaha.

"Hal ini terus AWS lakukan untuk mengedukasi dengan menggandeng HIPMI dan membantu pelaku usaha UMKM dan lainnya menjalankan digitalisasi," terang Gunawan. 

Sebelumnya, Kemkominfo berjanji bakal mengintensifkan agenda akselerasi transformasi digital, demi optimalisasi potensi ekonomi digital Indonesia. 

Sepanjang 2020, catatan Kemenkominfo menunjukkan valuasi ekonomi digital nasional sebesar US$44 miliar dan berkontribusi 40% dari total valuasi ekonomi digital di Asia Tenggara.

Namun demikian, ekonomi digital di Indonesia baru berkontribusi sekitar 4% dari PDB. Nilai ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara, salah satunya Malaysia yang ekonomi digitalnya sudah menyumbang 19% terhadap PDB.

Ke depan, pemerintah telah mematok target sektor digital akan menyumbang setidaknya 18% dari total PDB Indonesia pada 2030. Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, target ini jadi tantangan besar bagi pihak-pihak terkait agar menjadikan ekonomi digital sebagai fondasi kuat perekonomian nasional.

Dalam rangka percepatan transformasi digital, pihaknya fokus merampungkan sejumlah sektor vital. Salah satunya, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh penjuru negeri untuk menekan digital divide.

"Kemudian penguatan talenta digital, integrasi pusat data nasional, serta penyusunan peta jalan bagi sektor-sektor prioritas, termasuk perdagangan, perekonomian, dan industri," tegas Johnny, Kamis (1/7).

Digitalisasi UMKM Makin Mendesak
Peneliti CIPS Noor Halimah Anjani menilai, digitalisasi UMKM semakin mendesak dengan berlakunya PPKM Darurat yang membatasi jam operasi sentra ekonomi. Seperti pasar, swalayan, restoran, lapak jualan, bahkan penutupan pusat belanja.

Kebijakan ini berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital dan peluang ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM. Sayangnya, belum semua UMKM beroperasi secara digital. 

Data Kemenkop-UKM menunjukkan, baru 16% dari 64 juta UMKM Indonesia yang sudah terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.

“Karenanya, program digitalisasi bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus dari pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan UMKM dapat bertahan selama masa PPKM Darurat dan setelahnya,” jelas Halimah. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan adanya kesenjangan digital antara UMKM yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi.  

Sebanyak 41% dari UMKM yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa pengguna platform digital baru mencapai 16%.

Halimah menambahkan, rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi beberapa hal. Seperti kurangnya pengetahuan dan skill menggunakan layanan digital, merasa lebih nyaman berjualan secara offline, hingga tidak merasa aman dalam melakukan transaksi digital. 

Oleh karena itu, perlu pendampingan secara berkelanjutan agar pengusaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualannya. 

"Kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemda melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Dinkop) perlu ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dapat membantu mempercepat proses digitalisasi, sehingga menjangkau lebih banyak UMKM," terangnya.