Beda Data Harga Subsidi LPG, Kemenkeu: Fokus Kita Tepat Sasaran

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengatakan, ada permasalahan lebih besar ketimbang perbedaan harga subsidi LPG yang dimiliki antara Kemenkeu dengan Kementerian ESDM, yakni terkait ketepatan penerima manfaat subsidi.

"Yang lebih besar dari itu (perbedaan harga) adalah agenda kita untuk memastikan bahwa pertama, subsidi ini memang tepat sasaran," ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (9/10).

Febrio tidak menampik, anggaran untuk subsidi LPG memang cukup besar. Karena itu, jaminan bahwa subsidi diterima oleh penerima yang tepat menjadi penting agar program yang dimaksud bermanfaat. Dan hal ini yang tengah menjadi fokus utama yang dimiliki baik oleh Kemenkeu maupun Kementerian ESDM.

Baca Juga: Subsidi Elpiji Naik? Purbaya Tinjau Ulang Data Setelah Dibantah Bahlil

"ini komitmennya sama, dari sana dengan dari kita juga sama dan arahan presiden juga tentu sangat jelas, ini namanya subsidi, namanya kompensasi. Tentunya kita harapkan ketepatan sasarannya lebih baik," tambah Febrio.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli LPG 3 kg adalah Rp42.750 per tabung, lalu mendapat subsidi dari negara sebesar Rp30.000.

Jadi, harga yang dibayarkan masyarakat menurut Purbaya seharusnya Rp12.750 per tabung. Namun menurutnya, selama ini, masyarakat merogoh kocek paling sedikit Rp19.000-Rp20.000 untuk membeli LPG 3 kg. Angka itu lebih besar dari yang diperhitungkan oleh Menkeu.

Baca Juga: LPG 3 Kg Satu Harga Segera Berlaku 2026, Menteri ESDM Kebut Regulasi

Sementara berdasatkan data Kementerian ESDM, negara mengalokasikan sekitar Rp36.000 untuk subsidi LPG 3 kg per tabungnya, dengan harga gas melon di tingkat masyarakat di kisaran Rp18.000-Rp19.000.

Terkait perbedaan harga, dirinya mengatakan perhitungan terkait selisih yang diperoleh kedua Kementerian sedang diperhitungkan. Febrio juga menjamin, selisih yang dimiliki tidak terlalu besar.

"Kita lihat bareng-bareng karena kan dari sana (ESDM) dengan dari sini (Kemenkeu) kan perhitungannya harus disinkronkan, kalaupun ada (perbedaan) itu pasti sedikit, tidak terlalu banyak," ujar Febrio.